Kendari (ANTARA News) - Anggaran pilkada di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, yang diusulkan KPUD mencapai Rp 8 miliar, padahal pemerintah daerah setempat hanya sanggu penyediakan Rp5 miliar, sehingga kekurangan Rp3 miliar.
Anggota KPUD setempat Asrul Jaelani, Minggu, mengungkapkan, pihaknya telah merampungkan rancangan tahapan pilkada serta anggaran yang akan digunakan, namun ternyata Pemda Konut tidak menyanggupi angka Rp 8 miliar.
"Mereka hanya sanggup Rp 5 miliar seperti yang disetujui oleh DPRD dalam sidang penetapan APBD 2010. Sayangnya, saat penetapan anggaran pilkada, kami dari pihak KPUD sama sekali tidak diundang," jelas Asrul saat dihubungi ANTARA, Minggu.
Akibatnya, penyelenggaraan Pilkada Konawe Utara diperkirakan molor dari jadwal yang telah disusun KPU.
Asrul mengatakan, Buton Utara saja yang memiliki jumlah pemilih jauh lebih sedikit daripada Konawe Utara menganggarkan dana pilkada Rp8 miliar lebih, sementara Konawe Utara yang jumlah pemilihnya lebih besar hanya Rp5 miliar.
Untuk mengatasi persoalan ini, Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam telah mengutus Asisten I Pemprov Nasir Andi Baso untuk berkonsultasi ke Departemen Dalam Negeri.
"Hasilnya kami belum tahu apakah nantinya sisa anggaran sebesar Rp 3 miliar itu akan ditanggung oleh pemerintah provinsi ataukah tetap ditanggung oleh pemerintah kabupaten dengan merevisi APBD 2010," kata Asrul.
Konawe Utara adalah daerah pemekaran baru dari Kabupaten Konawe pada Januari 2007 lalu dan hingga kini belum memiliki bupati definitif.
Setidaknya ada tiga kandidat bupati yang diperkirakan maju dalam Pilkada Konawe Utara Juni 2010, yaitu Pejabat sementara (Pjs) Bupati Knawe Utara Hery Silondae, mantan Pjs Bupati Aswad Sulaiman, dan Sekretaris Daerah Konawe Utara Sudiro. (*)
Pewarta:
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2009