Presiden Jokowi: Juli-September 2020 momentum ungkit ekonomi

Kalau kita bisa mengungkit ini, insya Allah kuartal keempat lebih mudah, tahun depan lebih mudah

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo meminta setiap kementerian maupun dunia usaha memanfaatkan momentum pada periode Juli, Agustus, dan September 2020 untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi pada masa pandemi COVID-19.

"Kita hanya punya waktu untuk ungkit (ekonomi) ini pada Juli, Agustus, September. Kalau kita bisa mengungkit ini, insya Allah kuartal keempat lebih mudah, tahun depan lebih mudah. Kesempatan kita di bulan Juli, Agustus, September," kata Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, Kamis.

Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut saat membuka acara "Penyaluran Dana Bergulir Untuk Koperasi Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional" yang dihadiri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, menteri Kabinet Indonesia Maju, dan sejumlah perwakilan koperasi.

"Saya juga menyampaikan ini kepada semua menteri agar belanja APBN di tiga bulan ini. Kesempatan kita ada di sini dan bantuan modal kerja ini akan memperbaiki likuiditas koperasi," tambah Presiden.

Presiden mengungkapkan prediksi dari sejumlah lembaga ekonomi internasional menyatakan pertumbuhan ekonomi global pada 2020 akan minus.

IMF memprediksi -2,5 persen, Bank Dunia menyatakan tumbuh -5 persen, sedangkan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menilai pertumbuhan ekonomi berada -6 sampai -7,6 persen.

"Gambaran apa yang ingin saya sampaikan? Bahwa setiap bulan selalu berubah-ubah, sangat dinamis dan posisinya tidak semakin mudah, tapi makin sulit. OECD juga menyampaikan beberapa negara seperti Prancis akan -17 persen, Inggris -15 persen, Jerman -11 persen, Amerika Serikat -9,7 persen, Jepang 8,3 persen, Malaysia -8 persen. Bayangkan isinya minus, minus, minus, minus, dan minusnya adalah dalam posisi yang gede-gede," jelas Presiden.

Menurut Presiden, kondisi ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2020 masih di posisi 2,97 persen.

"Tapi di kuartal kedua (2020) kita sudah jatuh minus, kita harus ngomong apa adanya bisa -4,3 persen sampai -5 persen," tambah Presiden.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi sudah memerintahkan para menterinya termasuk Menteri Koperasi dan UKM melakukan relaksasi dan restrukturisasi pinjaman UKM dan koperasi secepat-cepatnya.

"Agar tidak kena imbas dari pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat. Kita berharap di kuartal ketiga (2020) kita sudah harus naik lagi kalau tidak (naik), gak ngerti lagi saya, akan tetap lebih sulit kita. Untuk itu saya mengajak kita semua untuk bergerak menumbuhkan ekonomi agar tidak makin turun tapi bisa diungkit lagi naik," ungkap Presiden.

Presiden Jokowi pun mengaku setiap pagi selalu mendapatkan laporan mengenai angka-angka pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Saya senang, setiap pagi saya dapat angka-angka, setiap pagi sarapannya angka. Kalau Bapak Ibu sarapannya nasi goreng atau roti, saya sarapannya angka-angka setiap hari. Saya senang sudah ada angka-angka yang baik, konsumsi sudah mulai terungkit naik artinya mungkin peredaran uang di bawah karena ada BLT desa, bansos tunai, bansos sembako itu akan sangat memengaruhi daya beli dan konsumsi rumah tangga," tambah Presiden.

Hal tersebut didukung dengan tren ekspor yang meningkat dibanding pada Mei dan Juni 2020.

"Momentum ini jangan kita lewatkan, koperasi juga sama, saya ingin indikator yang saya sampaikan diikuti gerakan koperasi secepat-cepatnya memberikan dorongan pinjaman kepada para pelaku usaha utamanya kepada pelaku UMKM," tegas Presiden.

Menurut Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki, terdapat 123.048 unit koperasi dengan total anggota 22,463 juta orang, aset senilai Rp152 triliun, dan omzet Rp154 triliun.

Kemenkop dan UKM melalui unit kerja Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir (LPDB) telah menyiapkan tiga fase program pemulihan koperasi.

Pertama, fase program survival yaitu melakukan restrukturisasi pinjaman mitra LPDB dalam bentuk penundaan pembayaran angsuran dan jasa selama satu tahun untuk 40 mitra koperasi dan UKM senilai total Rp135,7 miliar.

Dalam program tersebut, LPDB juga tidak mengenakan bunga selama masa penundaan pembayaran, sehingga secara langsung ini merupakan subsidi bunga dari LPDB sebesar 100 persen selama satu tahun.

Kedua, fase program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dengan alokasi tambahan sebesar Rp1 triliun.

Pembiayaan ini khusus disalurkan kepada koperasi dengan bunga tiga persen menurun atau sekitar 1,5 persen per tahun untuk menjangkau sekitar 4,8 juta UMKM dan koperasi dengan sudah tersalur Rp381,4 miliar.

Ketiga, fase program penumbuhan ekonomi dengan sejumlah kebijakan untuk semakin memudahkan akses pembiayaan bagi koperasi dan UKM dengan bunga ringan dan pendampingan.