Nancy, Ketua DPR AS itu, mengatakan, selain itu dia tidak melihat adanya dukungan politik untuk mengirim tentara tambahan AS ke Afghanistan, seperti yang sedang dipikirkan Presiden Barack Obama sekarang.
"Bagaimana bisa kami meminta rakyat Amerika untuk membayar harga mahal terhadap kehidupan yang berbahaya, dan pertanggungjawaban keuangannya, jika kami tak punya hubungan dengan mitra yang layak dipercaya?" katanya dalam wawancara dengan National Public Radio.
"Anda tahu, bahwa semua orang tak mengizinkan hanya bicara mengenai tentara. Mari bicara mengenai apa strategi dan apa sumber daya yang diperlukan dalam masalah ini?"
Komentar seperti ini mencerminkan ada ketidaksetujuan dari kalangan Partai Demokrat terhadap Obama, berkaitan dengan seruan komandan militer AS untuk membangun pasukan dalam jumlah besar, guna membendung meningkatnya pemberontakan Taliban.
Gedung Putih mengatakan, keputusan mengenai apakah AS mengirim tentara tambahan tidak akan terwujud sampai setelah liburan Thanksgiving, pada 26 November.
Pada saat ini, sekitar 68.000 tentara AS ditempatkan di Afghanistan, namun ada opsi yang untuk ditingkatkan dengan lebih dari 40.000 tentara tambahan.
Pelosi dan tokoh Demokrat lainnya menentang opsi sama di di Irak dua tahun lalu, dengan alasan saat itu banyak tentara yang diperlukan di Afghanistan, garis depan dalam menghadapi Al Qaida.
Pelosi mengakui bahwa sejak itu konflik di Afghanistan menjadi lebih menyebar, mencapai bagian-bagian negara yang sebelumnya relatif bebas dari tindak kekerasan.
"Apakah kita perlu menambah banyak tentara yang dalam hal ini tidak terjadi, karena saya tidak berpikir bahwa ada dukungan untuk itu. Atau kita perlu mengevalusasi kembali pendekatan kita, yang telah kita lakukan delapan tahun lalu," katanya.
"Namun kami juga memperhatikan, pada saat itu, Presiden Afghanistan terbukti menjadi mitra yang tak layak," tuturnya, merujuk Karzai yang dilantik pekan ini untuk masa jabatan keduanya.
"Kami tak bisa mendanai satu misi di mana kami tak punya mitra yang layak dipercaya, dan apa lagi investasi sipil yang kita inginkan, akan diselewengkan untuk tujuan korupsi," katanya. (*)
Pewarta: Ricka Oktaviandini
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2009
