Palangkaraya (ANTARA News) - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, di Palangkaraya, Jumat, menegaskan bahwa dalam kisruh KPK dan Polri, proses hukum harus tetap bersih dari tekanan publik.
"Tidaklah baik bila semua proses hukum kemudian dihentikan dengan tekanan demonstrasi," kata Aburizal menanggapi desakan penghentian kasus Wakil Ketua nonaktif KPK Chandra Hamzah dan Bibit S. Rianto.
Menurut dia, Partai Golkar harus menjadi ujung tombak dalam memberi contoh penegakan hukum kepada masyarakat Indonesia agar menghargai hukum dan semua proses-prosesnya dan tidak membiarkan anarkisme.
Anarkisme massa, demikian Aburizal, berdampak pada gagalnya pelaksanakan demokrasi dan penegakan hukum sehingga sedini mungkin harus dicegah termasuk oleh Partai Golkar.
Aburizal lalu menyampaikan alasan partainya ikut dalam pemerintahan lima tahun mendatang yakni demi upaya pembangunan nasional yang dapat mensejahterakan rakyat.
"Golkar bukan hanya mencari kekuasan, sekali lagi bukan hanya mencari kekuasaan, tetapi juga berpikir mengenai kesejahteraan rakyat yang merupakan tujuan kemenangan partai," katanya.
Kader Golkar bertugas bukan untuk mencari harta dan popularitas tetapi untuk pengejawantahan upaya membangun dan mensejahrerakan rakyat, ulangnya. (*)
Pewarta:
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2009
