Syamsu Djalal: Unjuk Rasa Tandingan "Kampungan"

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) Mayor Jenderal (Mayjen) Purn Syamsu Djalal menyatakan maraknya unjuk rasa tandingan untuk mendukung Polri dan Kejagung adalah "kampungan."

"Demonstrasi tandingan yang sedang marak, kampungan," katanya Syamsu Djalal yang juga mantan Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel), di Jakarta, Jumat malam.

Sebelumnya dilaporkan, aksi unjuk rasa tandingan yang anti Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah marak bermunculan tanah air.

Ia mengatakan unjuk rasa tandingan yang dibayar itu, sangat menyusahkan masyarakat. "Rakyat sudah bingung, ditambah bingung lagi dengan adanya demo bayaran Rp20 ribu," katanya.

Dikatakan, soal unjuk rasa bayaran itu, dialami langsung oleh DPC IPKI Jakarta Utara. "Tadi mereka (IPKI Jakut) menelepon saya, ada yang menawarkan untuk melakukan demo," katanya.

Mantan Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) itu menyayangkan adanya unjuk rasa bayaran tersebut, karena seharusnya untuk menaikkan kembali citra kepolisian, yakni dengan memperbaiki kinerjanya.

"Tentunya (polisi) harus intropeksi dari apa kekurangan selama ini," katanya.

"Ini bukan mengajarkan rakyat agar cerdas, tapi membodohi rakyat dengan demo bayaran," katanya.

Hal tersebut dibenarkan oleh Ketua DPC IPKI Jakut, Tifa D Lilipaly, bahwa anggotanya ditawarkan untuk berunjuk rasa mendukung polisi.

"Yang menawarkan untuk berunjuk rasa itu, adalah pihak polisi," katanya.

Ia mengatakan sejak polisi dipisahkan dari TNI, maka tidak ada pengawasan seperti waktu masih ada Pusat Polisi Militer (Puspom).

"Saat itu, siapa saja bisa mengeluhkan perilaku anggota, yang kemudian ditindaklanjuti," katanya.

Dikatakan, sejak polisi dipisahkan dari TNI. "TNI banyak tantangannya, sedangkan polri banyak `tentengannya`," katanya.

Apalagi, kata dia, saat ini polisi langsung berada di bawah presiden.

"Karena itu, (polisi) laksanakan kamtibmas dengan baik, jangan slogan saja," katanya.(*)

21 November 2009

tanggapan & fakta serta BERTANYA:

1. Skrg Polri lebih maju & lebih baik di banding masuk dlm Abri dulu

2. APAKAH TNI/POM TNI SUDAH BAIK?..BERANI TIDAK TNI MASUK DLM PERADILAN SIPIL?

3. SUDAHKAH SAAT MENJABAT DANPUSPOM & JAKSA AGUNG MUDA INTELEJEN, KE-2 INSTITUSI TSB MAMPU KERJA DG BAIK BERDASARKAN HUKUM YG SAH &N RASA KEADILAN?

4. BERANIKAH PERS MENGEKSPOS APA YG TERJADI DI TNI?

5. JGN ASAL KALAU USUL ITU = SEDERAJAT DG FITNAH...SALAH SATU PENGHUNI NERAKA ADALAH PENGUCAP YG ISINYA FITNAH. AMIN..

0 0 Balas LaporkanHapus
21 November 2009

Rakyat jgn dibuat bodoh oleh orang2 yg tdk bertanggung jawab, marilah berpikir jernih dan fokuskan pada inti masalah agar bisa diselesaikan kasus yg merugikan negera dan rakyat, supremasi & reformasi birokrasi dibidang hukum agar negera Indonesia benar2 bebas KKN.

0 0 Balas LaporkanHapus
20 November 2009

tidak ada demo yang tak dibayar (hari gini demo tak dibayar ga laku), yang demo dukung KPK, Kepolisian, Kejaksaan dan pengamat yang tukang menggiring opini publik sami mawon. Orang kita masih banyak yang kampungan karena tidak ngerti hukum pada maksain jadi pengamat hukum, biasa demi cari dukungan untuk persiapan 2014.

0 0 Balas LaporkanHapus
20 November 2009

Sebetulnya aspirasi dan tuntutan pemenuhan thd rasa keadilan masyarakat membutuhkan keputusan dari penyelenggara negara. Apabila aspirasi itu tidak dapat dipenuhi, maka potensial dia akan kembali ke tempat asalnya, yaitu masyarakat. Dalam banyak kasus aspirasi itu akan membelah antara yang mendukung dan menolak. Agenda mendesaknya adalah, harus dicegah jangan sampai mereka berbenturan atau jangan sampai mereka jadi hakim terhadap semua. Seorang negarawan tentu tdk boleh membiarkan ini terjadi.

0 0 Balas LaporkanHapus