Ratusan Calon Haji Non-Jateng Berangkat dari Solo

Boyolali (ANTARA News) - Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Surakarta merasa prihatin setelah mengetahui indikasi pemalsuan data ratusan calon haji dari luar Jawa Tengah (Jateng) yang ikut berangkat dalam kelompok terbang (kloter) 86 asal Kota Solo.

"Indikasi tersebut diketahui pada Kamis (19/11), ketika PPIH Embarkasi Surakarta melaksanakan pemeriksaan calon haji kloter 86 asal Kota Solo di Asrama Haji Donohudan Boyolali," kata Ketua PPIH Embarkasi Surakarta H. Masyhudi, di Asrama Haji Donohudan Boyolali, Jumat.

Satgas PPIH di Asrama Haji Donohudan ketika memeriksa surat identitas dari calon haji kloter tersebut diketahui beberapa jemaah yang tidak bisa berbahasa Jawa dan berbahasa Indonesia.

Satgas setempat semakin curiga, ketika memperhatikan daftar calon penumpang pesawat (pramanifes) kloter 86 nampak deretan nama sebanyak 110 orang yang semuanya berasal dari RT 06 dan RW 15 di Kelurahan Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon Solo.

Setelah dicek, kata dia, ternyata alamat yang dipakai calon haji sebanyak tersebut merupakan kantor salah satu KBIH yang cukup dikenal di Kota Bengawan.

Menurut pengakuan salah seorang koordinator dari Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) tersebut dokter Setyo Budi Santoso, anggotanya berasal dari berbagai daerah seperti Bali, NTB dan Surabaya. Namun, mereka semua sebenarnya berasal dari Solo.

Indikasi pemalsuan data tersebut juga diketahui dari keterangan salah seorang calon haji kloter 86 yang mengaku berasal dari Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan. Dia berangkat ke Solo bersama 100 orang dengan menggunakan pesawat dari Makassar.

Irsyad, calon haji asal Baluwarti Pasar Kliwon mengaku, dirinya yang mengkoordinir 40 calon haji asal Makassar dan Palopo Sulawesi Selatan.

Selain memfasilitasi dalam pengurusan kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP), dia juga menyiapkan penginapan dan penjemputan saat turun di Bandara Adi Sucipto Yogyakarta.

Menurut Masyhudi, karena sudah menyangkut pemalsuan data KTP dan memasuki ranah hukum di daerah, maka permasalahan tersebut akan dilaporkan ke Gubernur Jateng.

"Hal ini juga menyangkut masalah Kuota Haji Jawa Tengah yang peruntukannya untuk masyarakat Jawa Tengah, sehingga kasus pemalsuan data KTP itu sangat disayangkan karena merugikan masyarakat," katanya.

Masyhudi mengatakan, indikasi pemalsuan data KTP calon haji yang dikoordinasikan salah satu KBIH di Solo menjadi persoalan serius bagi PPIH Embarkasi Adi Sumarmo Surakarta.

Kejadian serupa sebenarnya juga pernah terjadi pada musim haji 2007 yang melibatkan salah satu KBIH di Kabupaten Magelang dengan 167 calon haji asal Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan.

Oleh karena itu, pihaknya tidak akan membiarkan permasalahan tersebut karena bisa menjadi preseden buruk penyelenggaraan haji. Bahkan, tidak menutup kemungkinan KBIH nakal terindikasi memalsukan data jemaah akan ditindak tegas sampai pada proses pencabutan izin KBIH.(*)