Menhan AS berharap dapat kunjungi China tahun ini

Washington (ANTARA) - Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper pada Selasa menyatakan harapan dapat mengunjungi China akhir tahun ini guna memperbaiki jalur "krisis komunikasi" sekaligus membahas sektor lain yang menjadi kepentingan bersama.

Pada saat yang sama, Esper mengecam kegiatan maritim China di Laut China Selatan.

Awal Juli,, AS menolak klaim China atas sumber daya lepas pantai di sebagian besar Laut China Selatan, sehingga menuai kecaman dari China yang menyebutkan sikap AS meningkatkan ketegangan di kawasan tersebut.

"Sebelum tahun ini berakhir, saya berharap dapat mengunjungi RRC untuk pertama kalinya sebagai menteri dalam rangka meningkatkan kerja sama dalam bidang yang menjadi kepentingan bersama, membangun sistem yang diperlukan dalam krisis komunikasi dan memperkuat maksud kami untuk bersaing secara terbuka dalam sistem internasional," kata Esper, menggunakan akronim untuk Republik Rakyat China.

Belum diketahui pasti apakah kunjungan Esper akan bergantung pada pelonggaran perjalanan khusus mengingat dampak pandemi COVID-19, yang memperburuk hubungan antara dua ekonomi terbesar dunia tersebut.

Perjalanan pertahanan dan diplomatik internasional sangat dibatasi akibat pandemi COVID-19.

AS telah lama menentang klaim teritorial China di Laut China Selatan dan kerap menerjunkan kapal perang melalui jalur air strategis tersebut. Namun, pernyataan baru-baru ini mencerminkan nada yang lebih keras.

"Kami ingin mencegah perilaku yang memaksa," kata Esper.

Kepala Pentagon itu mengatakan China telah menggencarkan "tabiat buruknya" dalam enam bulan belakangan.

China telah membangun pangkalan di atas pulau karang di wilayah tersebut namun mengatakan bahwa maksudnya damai.

Laut China Selatan merupakan salah satu dari banyaknya titik nyala dalam hubungan AS-China, termasuk meningkatnya tekanan Beijing terhadap Taiwan.

Esper menyebutkan bahwa tak ada seorang pun di Taiwan yang percaya bahwa China memiliki niat untuk hidup sesuai dengan prinsip "satu negara, dua sistem".

Sumber: Reuters