Presiden Sampaikan Tidak Ada Aliran Century kepada Tim Pilpres

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan kepada menteri-menterinya yang berasal dari partai politik bahwa tidak ada dana dari aliran Bank Century kepada dirinya maupun kepada tim kampanye pemenangan Pemilu Presiden.

Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, setelah rapat kabinet paripurna di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/11), mengatakan Presiden Yudhoyono menyampaikan hal tersebut ketika rapat kabinet terbatas membahas rekomendasi tim delapan di Kantor Kepresidenan Rabu 18 November 2009 maupun ketika memanggil menteri-menteri Kabinet Indonesia Bersatu Kedua asal koalisi partai politik di Wisma Negara pada Rabu sore.

"Saya kasih tau, jangan curiga. Saya bilang `clear` 100 persen, tidak ada masalah dengan Bank Century. Isu fitnah yang menyatakan ada dana ke Pak SBY, ke tim pilpres segala macam, tidak ada. Dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya," tutur Patrialis.

Meski dalam pertemuan itu Presiden Yudhoyono menyinggung masalah Bank Century, Patrialis membantah bahwa Presiden ingin menjegal hak angket pengusutan Bank Century yang diajukan DPR.

"Pak SBY tidak mau ikutan, itu kan haknya DPR. Cuma fitnah ini yang berbahaya. Tolong dong ditulis bahwa ini Pak SBY bilang tidak pernah ada satu sen pun. Kalau tidak, kasihan dong pemerintah digugat begitu," ujarnya.

Menanggapi hak angket Bank Century yang diajukan DPR, Patrialis yang kader Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, sebaiknya DPR menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena DPR sendiri yang meminta audit BPK tentang pengucuran dana talangan Bank Century.

Hal senada disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring yang mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Ia mengatakan Presiden Yudhoyono dalam pertemuan dengan menteri-menteri asal partai politik koalisi hanya meminta pandangan tentang arah hak angket Century yang diajukan DPR.

"Supaya lurus saja begitu, karena semua juga mengusulkan begitu bahwa tunggu Audit BPK. Bukan hanya Presiden, kita juga melihat semua, karena permintaan oleh BPK juga dilakukan oleh DPR. Jadi, jangan sampai audit itu dihentikan, jadi dituntaskan dan setelah itu baru dilakukan hal-hal lain kalau diperlukan," jelasnya.

Sebelumnya, dalam rapat kabinet terbatas Rabu 18 November 2009, Presiden menyatakan keprihatinannya bahwa namanya dan keluarganya disebut memiliki keterkaitan dengan kasus Bank Century.

Presiden bahkan mengatakan akan mengambil langkah hukum apabila penyebutan nama dirinya itu tetap diteruskan.(*)