Roma (ANTARA News) - Wapres Boediono mengatakan bahwa sistem perdagangan internasional belum menguntungkan bagi pengembangan produksi pertanian dan pangan di negara-negara berkembang.
"Belum-belum," kata Boediono saat ditanya apakah aturan perdagangan sudah mendukung pengembangan pertanian di negara berkembang, saat jumpa pers di Roma, Italia, Rabu sore (enam jam lebih awal dibanding WIB).
Boediono berada di Roma untuk mengikuti KTT Ketahanan Pangan Dunia. Selain itu di sela KTT, Boediono juga bertemu Wakil PM Malaysia Tan Sri Dato Muhyiddin Yassin, Dirjen Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) Jacques Diouf, dan Direktur Eksekutif World Food Programme Jossete Sheeran.
Boediono didampingi Mentan Suswono mengatakan, masih ada hambatan perdagangan produk pertanian dan juga perikanan dari negara berkembang ke negara maju.
Ia memberi contoh, produksi ikan, pangan, minyak sawit dari Indonesia masih terkena semacam hambatan tarif dan non tarif jika diekspor ke negara maju.
"Kita harapkan dibuka sehingga produksi kita meningkat dan pasokan pangan juga meningkat," katanya.
Untuk itu, katanya, dalam Doha Round (Putaran Doha) harus diperjuangkan kepentingan negara berkembang, khususnya Indonesia.
Wapres Boediono saat berbicara di KTT Ketahanan Pangan Dunia, Rabu pagi waktu Roma (Rabu sore WIB), mengatakan bahwa perlu aturan perdagangan internasional yang mendukung pembangunan pertanian di negara-negara berkembang.
"Kita harus tidak lupa bahwa perdagangan global adalah faktor yang krusial untuk terciptanya produksi pangan global yang berkelanjutan," katanya.
Oleh karena itu, katanya, disayangkan bahwa Putaran Doha masih mandek. "Kita seharusnya bekerja bersama untuk mengembalikan lagi komitmen," katanya.
Boediono mengatakan ketahanan pangan bukan sekedar meningkatkan pasokan pangan. Keamanan pangan juga menyangkut akses yang lebih baik bagi masyarakat untuk mendapatkan pangan.
Untuk itu, katanya, semua pihak harus menekankan perlunya komitmen untuk sejumlah isu penting, untuk membangun sistem informasi yang lebih baik mengenai produksi, konsumsi, pergerakan harga dan cadangan pangan, membangun lebih baik lagi sistem peringatan dini dan respon yang cepat untuk mengatasi konflik dan bencana alam.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
Kalau pemerintah benar- benar PEDULI, hayo saya tunggu subsidi pupuk tidak lagi pada PUPUK KIMIA, tetapi MENGUTAMAKAN BUBUK ORGANIK YANG DIBUAT OLEH PETANI_ PETANI KITA DI INDONESIA. Karena secara tradisional petani di Nusantara ini punya keahlian membuat pupuk sesuai kondisi daerahnya.
Bukan pupuk organik import (bohong besar).