DPRD Penajam minta pemerintah pusat benahi jalan nasional

Penajam (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara, meminta pemerintah pusat membenahi jalan nasional trans Kalimantan di wilayah Kecamatan Sepaku hingga Kecamatan Samboja yang akan menjadi wilayah ibu kota negara baru di Provinsi Kalimantan Timur.

Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara daerah pemilihan Sepaku, Sariman saat ditemui di Penajam, Selasa mendesak pemerintah pusat segera mengambil alih perbaikan jalan poros Sepaku yang sudah lama rusak dan meresahkan warga.

"Informasi yang kami terima penanganan kerusakan jalan nasional trans Kalimantan diambil alih pemerintah pusat," ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS tersebut.

Perbaikan jalan di wilayah Kecamatan Sepaku hingga Kecamatan Samboja itu menjadi angin segar bagi masyarakat, tambah Sariman.

DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara mendesak perbaikan jalan trans Kalimantan segara dilakukan karena kerusakan di beberapa titik ruas jalan nasional tersebut sudah cukup parah.

Sejumlah kerusakan jalan itu seperti di daerah Desa Sukaraja, Bukit Raya, dan Pemaluan semakin banyak ditemui lubang jalan cukup lebar dan dalam.

Sementara aktivitas penganan jalan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah atau UPTD Pekerjaan Umum wilayah selatan menurut Sariman, cakupannya relatif kecil.

Untuk itu ia berharap pemerintah pusat segera mengambil alih penanganan kerusakan jalan nasional trans Kalimantan di wilayah Kecamatan Sepaku hingga Kecamatan Samboja tersebut.

"Anggarannya kami belum tahu, ada informasi akan diambil alih oleh negara tapi waktu pengerjaannya kapan masih belum diketahui juga," ucap Sariman.

"Jika jalan nasional itu kondisinya baik dan mulus, jarak tempuh dari Kecamatan Sepaku hingga simpang Silkar Petung Kecamatan Penajam dapat ditempuh di bawah dua jam," katanya.

Saat ini Sariman menimpali lagi, ada aktivitas pengecoran jalan di daerah Desa Bukit Raya, tapi skala kecil atau hanya beberapa titik saja dan belum memadai untuk jalan besar.

Diharapkan ada anggaran dari pemerintah pusat untuk perbaikan jalan nasional trans Kalimantan tersebut yang dilakukan satu tahun anggaran rampung.