"Sampai hari ini tidak ada satu surat pun atau satu orang utusan Greenpeace yang menemui kita untuk membicarakan bahwa konsesi hutan yang diberikan kepada RAPP di Semenanjung Kampar menyalahi aturan. Jika diberitahu kan kita bisa rundingkan bersama sehingga tidak ribut seperti ini," kata Fedrizal Labay, ketua BLH Riau, Selasa di Pekanbaru.
Menurut Labay, bisa saja memang terjadi kesalahan dalam pemberian izin tersebut, seiring waktu dan aturan yang berubah, karena rekomendasi untuk keluarnya izin dari Departemen Kehutanan di Jakarta justru prosesnya sudah diberikan sejak lama.
"Waktu berjalan, pejabat berganti dan aturan berubah, jadi semua harus kita rundingkan bersama. Bukan tak mungkin izin bisa ditinjau lagi," ujar Labay, Selasa.
Menurut Labay, sebelum izin diberikan untuk konsesi hutan gambut di Semenanjung Kampar ini, juga sebelumnya melalui pemberian amdal terlebih dahulu. Karena berdasarkan penelitian, amdal bisa dikeluarkan pihak yang berwenang di Riau, setelah meninjau proposal yang diajukan perusahaan.
"Memang ada amdalnya dan kita keluarkan. Setelah itu barulah direkomendasikan ke Departemen Kehutanan sebelum izin keluar," kata Labay.
Sementara itu Gubernur Riau HM Rusli Zainal menyatakan, yang menjadi persoalan saat ini bagi pemerintah Riau bukan soal keberadaan Greepeace, tetapi cara mereka masuk ke Riau, karena wilayah ini punya aturan sendiri yang harus dihormati warga asing.
"Bukan aktifitas Greenpeace yang kita persoalkan tapi cara mereka masuk ke wilayah kita, tanpa memberitahu, tanpa ada izin yang jelas," ujar Gubri.
Rusli juga menyayangkan kedatangan Menteri Lingkungan Hidup ke Riau secara diam-diam, tanpa ada pemberitahuan kepada pemerintah provinsi Riau.
"Ini wilayah kita, jika terjadi apa-apa dengan menteri Lingkungan Hidup Inggris tersebut kita juga akan disalahkan. Apa salahnya memberitahu kita, bahkan akan kita antarkaan dia ke lokasi Semenanjung Kampar tersebut," kata Rusli.(*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009
