Bahana: Skema "burden sharing" tuai pro dan kontra di pasar

Semakin nyata bahwa inflasi lebih terkait realitas globalisasi seperti akibat kelebihan kapasitas produksi negara lain yang kita impor

Jakarta (ANTARA) - Kepala Makroekonomi dan Direktur Strategi Investasi PT Bahana TCW Investment Management Budi Hikmat menilai skema berbagi beban atau burden sharing antara pemerintah dan Bank Indonesia memiliki pro dan kontra di pasar.

Menurut Budi, saat ini Indonesia memang menghadapi situasi darurat dan pelik. Posisi neraca berjalan yang defisit dan terbatasnya dana dalam perbankan Indonesia, memunculkan tantangan berat untuk pembiayaan defisit ABPN 6,3 persen dari PDB untuk bertahan menghadapi Pandemi.

"Tidak hanya terkait kepada keterbatasan kapasitas investor domestik menyerap emisi SBN, tetapi juga daya tahan fiskal yang penting untuk memacu pertumbuhan di kemudian hari. Sebelum wabah COVID-19, sekitar 12 persen belanja negara dialokasikan untuk pembayaran bunga dan cicilan pokok. Kini angka itu berisiko melonjak menjadi 17 persen belanja negara," ujar Budi dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Selama Juli, para pelaku pasar disuguhkan dengan dua langkah penting kebijakan pemerintah dan BI. Pertama, pada awal bulan, keduanya menyepakati skema burden sharing untuk pembiayaan dana penanganan dan pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Kedua, BI melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada Kamis (16/7), memutuskan untuk kembali menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) ke level 4 persen.

Budi menilai burden sharing mengurangi risiko suplai SBN, terutama di pasar obligasi domestik. Memang betul, investor asing kini sedang menyikapi dampak pembelian SBN oleh BI terhadap rupiah, terutama setelah BI kembali memangkas bunga.

Sebagai info, BI akan sepenuhnya menyerap SBN yang dikeluarkan pemerintah yang ditujukan untuk belanja publik. Belanja untuk manfaat publik ini sebesar Rp397,56 triliun, meliputi belanja kesehatan Rp87,55 triliun, perlindungan sosial Rp203,9 triliun, dan sektoral kementerian, lembaga dan pemda Rp106,11 triliun.

Sementara untuk belanja barang non publik, BI akan bertindak sebagai "stand by buyer" melalui penerbitan SBN dengan mekanisme pasar sesuai kesepakatan pada UU nomor 2/2020. BI akan memperoleh bunga sebesar reverse repo rate dikurangi 1 persen. Belanja non publik ini meliputi bantuan UMKM sebesar Rp123,46 triliun dan pembiayaan korporasi non-UMKM Rp53,57 triliun.

Budi menilai tekanan terhadap rupiah sebulan terakhir bersifat temporer bila mencermati lonjakan harga emas yang berlawanan dengan pelemahan indeks dollar global (DXY), sementara penurunan suku bunga global LIBOR pada batas terendah dalam sejarah jelas menunjukkan terjadi kelebihan likuiditas.

Selain faktor eksternal pelemahan dolar, potensi penguatan rupiah hingga ke level Rp13.930 per dolar AS pada akhir tahun dimungkinkan oleh faktor internal penurunan defisit neraca berjalan yang selaras dengan perlambatan ekonomi.

Isyarat perlambatan ekonomi Indonesia diperlihatkan oleh surplus neraca dagang Indonesia dua bulan berturut-turut, yakni 2,1 miliar dolar AS (Mei 2020) dan 1,27 miliar dolar AS (Juni 2020). BI dilansir memproyeksikan defisit neraca berjalan (current account deficit/CAD) pada kisaran 1,5 persen dari PDB pada akhir 2020.

Budi menyakini, pada akhirnya investor asing akan kembali melirik SBN mengingat imbal hasil yang ditawarkan lebih tinggi dibanding negara lain.

Terkait keputusan BI untuk kembali memangkas bunga kebijakan, Budi menilai cukup beralasan mengingat laju penyaluran kredit terbukti sangat lemah sementara suku bunga saat ini masih melebihi proyeksi inflasi yang ditaksir sekitar 3,35 persen pada 2020.

Menyikapi dampak ekspansi moneter sejak krisis keuangan global 2008 yang tidak memacu inflasi, Budi tidak terlalu kuatir terhadap dampak inflasi akibat penciptaan uang oleh Bank Indonesia.

"Semakin nyata bahwa inflasi lebih terkait realitas globalisasi seperti akibat kelebihan kapasitas produksi negara lain yang kita impor, termasuk penurunan harga energi. Sementara kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang lebih gegas sejatinya mencerminkan determinasi Pemerintah untuk melakukan reformasi struktural. Setelah pemerintah dan BI menuntaskan immediate challenge untuk bertahan, investor selanjutnya mengharapkan keberanian menempuh terobosan untuk revival this country,” ujar Budi.

Budi berharap pemerintah pada semester kedua 2020 ini mempercepat realisasi penyerapan stimulus baik untuk sektor kesehatan, bantuan sosial, penguatan UMKM dan korporasi agar roda perekonomian mulai bergerak. Percepatan stimulus tersebut sangat penting bagi keberlangsungan perusahaan dan kemauan perbankan untuk kembali menyalurkan kredit.

"Kami memantau laju pertumbuhan M1 (uang kartal dan uang kiral) berbagai negara. Secara historis, pertumbuhan M1 pada Mei 2020 yang sebesar 9,65 persen memang terbilang tinggi. Namun, bila dibandingkan negara berkembang lainnya terbilang kurang impresif. Percepatan stimulus yang memperkuat daya beli dan penurunan yield SBN meningkatkan valuasi dan, dengan demikian, ada peluang kenaikan harga saham," kata Budi.