Yerusalem (ANTARA News/AFP) - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak permintaan Amerika Serikat membekukan pembangunan puluhan rumah di permukiman Yerusalem timur, kata radio tentara pada Selasa.
Duta Timru Tengah Amerika Serikat George Mitchell baru-baru ini meminta perdana menteri garis keras itu menghentikan kegiatan di Gilo, dengan menyebutnya berisiko meningkatkan ketegangan dengan warga Palestina di tengah kelambanan usaha Washington memulai lagi perundingan perdamaian, katanya.
Tapi, Netanyahu menolak, dengan mengatakan bahwa kegiatan itu tidak memerlukan izin pemerintah dan bahwa Gilo adalah "bagian tak terpisahkan dari Yerusalem", katanya.
Saat dimintai tanggapan atas berita itu, pejabat tinggi Israel hanya mengatakan bahwa Netanyahu "siap menunjukkan pengendalian diri tertinggi jika pembangunan tersebut dilakukan di Judeaea dan Samaria (Tepi Barat) untuk membantu pemulaian lagi perundingan, tapi kebijakan itu tidak berlaku di Yerusalem, ibukota Israel".
Belum ada tanggapan dari pihak Amerika Serikat.
Gilo terletak di daerah berpenduduk sebagaian besar bangsa Arab di Yerusalem timur, yang direbut Israel beserta Tepi Barat dari Yordania dalam perang Enam Hari 1967 dan kemudian dicaplok dalam langkah tidak diakui masyarakat dunia.
Israel menganggap kedua setengah Kota Suci itu sebagai ibukotanya, yang "abadi dan tak terpisahkan" serta tidak meninali pembangunan di bagian timur itu sebagai permukiman.
Rakyat Palestina ingin membuat bagian timur kota itu ibukota negara terjanjikan mereka.
Sekitar 180.000 orang Israel tinggal di Yerusalem timur bersama hampir 270.000 warga Palestina.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton pada awal November menyatakan Washington tidak menyetujui keabsahan pemukiman Israel, tapi percaya bahwa perundingan adalah cara tercepat untuk mencapai pembekuan.
"Kami tidak menyetujui keabsahan pemukiman itu dan kami mempunyai kepercayaan sangat kukuh bahwa mengahiri semua kegiatan, sekarang dan pada masa depan, akan lebih baik," kata Clinton sesudah bertemu dengan pejabat Mesir, termasuk Presiden Hosni Mubarak.
Menteri Luar Negeri Inggris David Miliband pada hari sebelumnya menyatakan pembangunan permukiman Israel tidak sah dan menjadi penghalang bagi perdamaian.
Pejabat tinggi Inggris itu, yang berkunjung ke Yordania, menyampaikan pernyataan tersebut dalam taklimat. Selama itu, ia menggaris-bawahi keperluan membangun saling kepercayaan di antara semua pihak terlibat dalam alur perdamaian.
Pembicaraan perdamaian antara Palestina dengan Israel macet pada awal 2009, menyusul keterpilihan pemerintah sayap-kanan Israel, yang menolak mengakui hak rakyat Palestina dan berulangkali membangkang terhadap seruan Amerika Serikat serta dunia untuk membekukan pemukiman.
Palestina menuntut penghentian pembangunan permukiman sebagai prasyarat kelanjutan pembicaraan perdamaian.
Raja Yordania Abdullah II bertemu dengan Miliband dan membahas berbagai upaya mengatasi penghalang peluncuran pembicaraan perdamaian Palestina-Israel, kata laporan kantor berita Yordania, Petra.
Raja Abdullah kembali berseru kepada masyarakat dunia untuk menekan Israel guna menghentikan kegiatan permukiman itu.
Pemimpin Liga Arab Amr Mussa menuduh Israel menyabot upaya Amerika Serikat memulai kembali pembicaraan perdamaian Timur Tengah dan mengatakan mendukung penolakan Palestina untuk berunding sampai Israel menghentikan kegiatan permukiman itu.
Mussa mengatakan khawatir upaya diplomatik Washington mundur ke titik awal akibat penolakan Israel menghentikan pembangunan permukiman di Tepi Barat, prasyarat Palestina bagi pelanjutan pembicaraan.
(*)
Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2009