Bangkalan (ANTARA News) - Sedikitnya 9,2 juta (8 persen) penduduk Indonesia belum mendapatkan pekerjaan alias menganggur dan pemerintah akan berupaya menekan angka pengangguran menjadi hanya 4 hingga 5 persen.

"Pemerintah akan menekan angka pengganguran sebesar 3 hingga 4 persen, sehingga angka pengangguran akan tersisa 4 sampai 5 persen," kata Menteri Pemberdayaan Daerah Tertinggal (PDT), Helmy Faisal Zaini, di Bangkalan, Selasa.

Selain itu, sambung Helmy, angka masyarakat miskin (maskin) di negara ini juga tergolong tinggi mencapai tiga juta lebih (14 persen). Pihaknya juga berjanji akan menekan angka tersebut hingga menjadi 8 persen.

"Sedangkan untuk Kabupaten yang masih tertinggal berjumlah 155 wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia," ungkapnya.

Helmi menjelaskan, penyebab adanya daerah tertinggal karena tiga faktor. Pertama masalah sumber daya alam (SDA) yang belum dikelola dengan baik. Banyak ditemukan daerah penghasil emas, tapi wilayahnya masih tertinggal.

"Kedua peraturan dan regulasi sehingga banyak daerah yang berpenghasil migas masih tertinggal. Sebab, warga tidak bisa mengelola karena terbentur oleh aturan yang ada," ucapnya.

Terakhir, lanjut Helmy, perbaikan infrastruktur yang rusak seperti jalan karena hal itu akan memperlambat kemajuan atau pertumbuhan ekonomi di daerah.

"Jika tiga masalah itu dapat diatasi, saya yakin disini tidak akan ada daerah yang tertinggal lagi. Namun, kenyataannya antara daerah yang satu dengan lain perkembangannya jauh berbeda," urainya.

Helmi menambahkan, pihaknya berharap ketimpangan tersebut segera teratasi. Sehingga kondisi daerah yang satu dengan lain sama-sama berkembang dan maju.

Menneg PDT Helmy Faisal Zaini, Selasa, melakukan kunjungan kerja ke Bangkalan, Madura untuk program pengembangan biogas di wilayah tersebut, bantuan dari Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT).

Bantuan tersebut disebar di enam kecamatan, yakni Kecamatan Konang, Modung, Blega, Geger, Kokop, dan Kecamatan Tragah.

Program biogas merupakan program yang memang telah dicanangkan oleh pemerintah dengan memanfaatkan kotoran sapi yang dikelola secara berkelompok. Kementerian PDT memberikan bantuan satu unit Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 5 KW di Desa Kokop, Kecamatan Kokop.

Sedangkan untuk membantu mengembangkan perekonomian lokal, Kementerian PDT memberikan bantuan senilai Rp100 juta untuk sepuluh desa di enam kecamatan.

Menurut Helmy, itu sebagai upaya untuk mengubah paradigma pembangunan daerah tertinggal dari yang sebelumnya berbasis kawasan menjadi berbasis pedesaan yakni dengan memberdayakan potensi yang ada di desa tersebut.
(*)

Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2009