Politisi: Citra Pemerintah Dipertaruhkan

Jakarta (ANTARA News) - Langkah atau tanggapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap rekomendasi Tim Verifikasi Fakta dan Proses Hukum Chandra-Bibit atau Tim Delapan, sangat mempengaruhi citra kinerja pemerintahan yang dipimpinnya, demikiann juru bicara Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Suhandoyo di Jakarta, Selasa.

"Berbagai kasus seperti Bibit-Chandra, Bank Century dan pembunuhan Direktur PT Rajawali Banjaran Nasrudin yang menyeret mantan ketua KPK Antasari Ahzar, harus direspon Presiden secara cepat dan tepat, citra kinerja pemerintah dipertaruhkan," katanya.

Suhandoyo menilai pemerintah harus bertindak cepat namun tepat, untuk menghindari terjadinya gejolak pada masyarakat yang akhirnya berdampak buruk pada citra kinerja pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.

Suhandoyo menambahkan, desakan masyarakat agar hukum ditegakkan adalah bukti bahwa masyarakat tengah menuntut keseriusan pemerintah bersikap tegas dalam menyikapi sejumlah kasus.

Untuk kasus Bibit-Chandra misalnya, beberapa langkah bisa diambil, seperti penghentian penyidikan, penghentian penuntutan oleh jaksa setelah penyidik menyatakan sudah maksimal, mempersilakan jaksa memeriksa tambahan, mendorong Jaksa Agung menggunakan Hak Opportinitas (penyampinngan perkara demi kepentingan umum), atau abolisi dari presiden.

"Jika Presiden tidak merespon secara cepat dan tepat berbagai kasus itu, maka dapat memacu semangat rakyat untuk melakukan tekanan agar pembantu Presiden dalam kabinet (Kapolri dan Jaksa Agung) segera dicopot. Ini preseden buruk bagi prestasi kinerja Kabinet Indonesia Bersatu II," kata mantan Humas Kejaksaan Agung itu. (*)