Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jambi Hasan Ibrahim di Jambi, Senin, mengatakan, Pansus ini dibentuk untuk menjaga kermurnian penjaringan dan seleksi CPNS.
Namun, pembentuk Pansus akan dilakukan jika Komisi yang membidangi tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang timbul.
Sebelum Pansus dibentuk, menurut Hasan, Komisi I DPRD tetap akan mengawasi dan menerima setiap keluhan dari masyarakat terkait penerimaan CPNS tersebut.
Dewan sudah melakukan studi banding ke berbagai tempat, hasilnya memang cukup sulit untuk dilakukan penyelewengan dalam penerimaan CPNS, namun politisi PPP ini mengaku tetap akan mengawasi sebagaimana fungsi dewan.
Oleh karena itu, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi sebagai "leading sector" dalam penerimaan CPNS harus tetap transparan dalam melakukan seleksi.
Ia mencontohkan, setiap lamaran yang memenuhi syarat dan yang tidak harus dipisahkan sebagaimana mestinya, jangan asal-asalan.
Ketika ditanya, ia mengatakan, dewan tidak akan membuat tim khusus, namun jika ada temuan akan dibahas oleh Komisi I.
Secara terpisah, Sekda Provinsi Jambi AM Firdaus mengatakan, pihaknya beberapa waktu telah dipangil lalu Komisi I DPRD Provinsi Jambi untuk menanyakan mekanisme dan prosedur seleksi penerimaan CPNS.
Firdaus menyatakan pemerintah sudah melaksanakan seleksi penerimaan CPNS sesuai petunjuk Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan aturan yang berlaku. Pihaknya juga siap bekerja sama dan siap diawasi oleh DPRD.
"Jika ada yang sesuatu yang kurang, disitulah fungsi pengawasan supaya semuanya berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku," ujarnya.(*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009
