Jakarta (ANTARA) - Wali Kota Jakarta Timur Muhammad Anwar menemukan indikasi lahan milik pemerintah di bantaran Sungai Banjir Kanal Timur (BKT) disewakan secara ilegal kepada pedagang kaki lima.
"Ada indikasi jual beli lapak di BKT. Kita lakukan penyelidikan lebih lanjut," katanya di Jakarta, Senin.
Pernyataan itu disampaikan Anwar saat menyikapi aksi protes pedagang kaki lima usai penutupan kios oleh petugas akibat pandemi COVID-19.
Dikatakan Anwar, pedagang di sepanjang bantaran BKT tidak semuanya warga Jakarta Timur, melainkan pendatang dari wilayah sekitar.
"Pedagang asli Jakarta Timur kita akan berikan solusi, dari Bekasi silakan kembali ke wilayah masing-masing," katanya.
Baca juga: Satpol PP Jaktim larang berdagang di BKT selama dua pekan
Baca juga: Sungai "bersalju" jadi pemandangan unik peserta CFD BKT
Anwar mengatakan terdapat oknum masyarakat yang berperan menyewakan lapak pedagang di BKT. "Selama ini got ditutup oleh mereka untuk lapak PKL, tapi sudah kita bongkar semuanya," katanya.
Anwar telah berkoordinasi dengan unsur terkait untuk menyelidiki lebih lanjut praktik transaksi ilegal penyewaan lapak di BKT.
"Kita (aparatur Pemda) dipantau penegak hukum, ada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat," katanya.
Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2020
