Pengadaan Arus Barang di Pelabuhan akan Dipercepat

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Menteri Perhubungan mengatakan, pengadaan arus barang di Pelabuhan akan dipercepat sebagai bagian dari program 100 hari kerja kabinet bidang perekonomian.

"Pelabuhan menjadi bagian dari infrastruktur yang akan dibenahi, termasuk antarmodanya seperti pengadaan arus barang, penerapan sistem kepabeanan, dan sistem kepelabuhanan," ujar Bambang Susantono yang merangkap Deputi Menko Perekonomian Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah saat ditemui di Jakarta, Jumat.

Ia menambahkan persiapan modernisasi pelabuhan juga sedang disiapkan tatanannya dengan mengadakan beberapa pilot project mengenai dryport (pelabuhan) dan Operasional pelabuhan selama 7x24 jam selama sebulan.

"Pembenahan cetak biru pelabuhan dan tatanan pelabuhannya seperti apa itu sedang disiapkan oleh teman-teman di departemen keuangan," ujarnya.

Menurut dia, tantangan yang dihadapi dalam bidang pengadaan infrastruktur adalah menerapkan proyek atau program yang nantinya dalam lima tahun ke depan dapat dikerjakan pemerintah bersama swasta.

"Untuk estimasi lima tahun ke depan, Bappenas memprediksi kita membutuhkan dana sebesar Rp1.429 triliun untuk infrastruktur dengan perkiraan kasar sepertiganya dari pemerintah dan duapertiganya dari swasta, jadi kita akan mencarikan pola terbaik agar swasta dapat ikut serta," ujarnya.

Ia menambahkan, pembenahan infrastruktur juga dilakukan dengan secepatnya merevisi Perpres Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Untuk itu, menurut dia, ada tiga hal yang menjadi perhatian dalam pembenahan infrastruktur, yaitu pengalihan saham sebelum masa operasi dari investor tanpa mengorbankan target investasi, efektivitas tender sehingga dapat dilakukan secara cepat satu putaran dan dapat segera dilakukan negoisasi atau penunjukan langsung, dan dukungan serta jaminan pemerintah pusat maupun di daerah.

"Ada kelonggaran-kelonggaran dalam tata cara kerja sama pemerintah dengan swasta namun tidak mengorbankan good governance, akuntabilitas dan transparansi serta kompetensi" ujarnya. (*)