Meneg PAN Kaji Pembentukan Badan Perbatasan Nasional

Manado (ANTARA News) - Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg PAN) dan Reformasi Birokrasi sementara mengkaji pembentukan lembaga baru Badan Perbatasan Nasional, yang dianggap strategis bagi kepentingan negara.

"Dalam waktu dekat kajian itu sudah ada dari Meneg PAN, sehingga penanganan perbatasan sudah harus terlaksana secara optimal," kata Meneg PAN EE Mangindaan, saat berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara (Sulut), Jumat.

Acuan pembentukan Badan perbatasan Nasional karena beberapa daerah di Indonesia sudah ada Badan Perbatasan, yang menangani tentang pentingnya pembangunan di wilayah perbatasan, terutama mengantisipasi dampak kemiskinan bagi warga.

Badan Perbatasan juga diharapkan turut membantu persoalan-persoalan terkait batas-batas wilayah teritorial dengan negara-negara tetangga, namun tugas pokok dan programnya tidak bertabrakan dengan lembaga lainnya.

"Provinsi Sulut memang sangat penting kehadiran Badan Perbatasan untuk tingkat daerah, mengingat banyak pertsoalan daerah perlu ditangani secara optimal dari pemerintah," katanya sambil mencontohkan kehadiran lembaga ditingkat daerah.

Mantan Gubernur Sulut periode 1999-2000 itu menilai, pembentukan lembaga baru juga harus disesuaikan dengan tingkat kebutuhan, terutama birokrasinya serta tenaga pegawai dengan sumber daya manusia yang baik.

Gubernur Sulut SH Sarundajang menyambut baik kajian pembentukan Badan Perbatasan Nasional, karena sejumlah daerah di Indonesia dari segi pembangunan dan kesejahteraan perlu mendapat perhatian serius.

Sarundajang mencontohkan wilayah kepulauan di Sulut, seperti Talaud, Sangihe yang berbatasan dengan Filipina, membutuhkan perhatian serius dari pemerintah, mengingat pembangunan masih sangat tertinggal.*
(*)