Komisi Pemilihan Umum Palestina Tangguhkan Pemilu Januari

Ramallah, Tepi Barat (ANTARA News/AFP) - Komisi pemilihan Palestina hari Kamis menanggguhkan untuk jangka waktu tak terbatas pemilihan umum yang diminta untuk diadakan Januari karena pemilu itu tidak dapat berlangsung di Jalur Gaza yang diperintah Hamas.

"Saya menyesal untuk mengatakan, patut disayangkan bahwa pemilihan itu akan ditangguhkan," kata ketua komisi pemilihan Hanna Nasser pada wartawan.

"Telah menjadi jelas bagi kami bahwa mengadakan pemilihan di Jalur Gaza adalah tidak mungkin terjadi," ia menyatakan.

Presiden Palestina Mahmud Abbas telah minta pemilihan presiden dan parlemen untuk diadakan pada 24 Januari, ketika mandat empat tahun parlemen yang didominasi Hamas habis.

Namun Hamas, yang menguasai Gaza sejak Juni 2007, mengecam dekrit presiden itu sebagai tidak konstitusional karena mandatnya sendiri habis pada Januari.

Abbas telah menyatakan bahwa ia tidak akan mencalonkan diri untuk dipilih kembali karena apa yang para pembantunya katakan sebagai rasa frustrasinya pada ketidakmampuan AS untuk membujuk Israel supaya membekukan permukiman agar supaya dapat memulai lagi pembicaraan damai.

Perselisihan sengit antara Fatah dan Hamas berasal dari awal pemerintahan-sendiri terbatas Palestina pada 1990-an, ketika para pemimpin Fatah yang sekuler menindak keras terhadap kelompok gerilyawan Islam itu.

Ketegangan meningkat pada saat pemilihan parlemen terakhir pada Januari 2006 dengan Hamas, yang mencalonkan diri untuk pertama kalinya dalam pemilihan nasional, dengan tak terduga-duga mengalahkan Fatah yang lama dominan.

Hamas merebut 74 kursi dalam parlemen yang memiliki 132 anggota, meninggalkan Fatah dengan 45 kursi.

Perselisihan yang membara mendidih pada Juni 2007 ketika gerilyawan Hamas mengusir para pendukung setia Abbas dari Jalur Gaza dalam satu pekan bentrokan berdarah, merebut kekuasaan di wilayah miskin dan berpenduduk padat itu.

Mesir berupaya tanpa hasil selama beberapa bulan untuk membujuk kedua saingan sengit itu menandatangani perjanjian damai.(*)