Menkominfo dan Dubes Prancis bahas kerja sama transformasi digital

Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate hari ini menerima kunjungan dari Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Olivier Chambard untuk membahas kerja sama kedua negara terkait transformasi digital.

"Pemerintah Prancis, Duta Besar datang menyampaikan kembali keseriusan Pemerintah Prancis untuk mengambil bagian dalam tiga proyek di bidang ICT di Indonesia," kata Johnny, dalam keterangan resmi, dikutip Jumat.

Pertemuan tersebut membahas kerja sama untuk mendukung percepatan transformasi digital di Indonesia, mencakup pembangunan Pusat Data Nasional (PDN), Improvement on Television Transmitting Stations (ITTS) dan proyek Satelit Satria.

"Kementerian Kominfo juga tengah berkoordinasi dengan Kementerian Bapppenas dan Kementerian Keuangan untuk mempercepat pembangunan PDN. Kementerian Kominfo sedang mempercepat pengesahan RUU PDP bersama-sama dengan DPR RI. Jadi kami meminta kesiapan dan kesediaan Prancis untuk mempercepat proyek pembangunan data center pemerintah di Indonesia. Ini dibiayai oleh Pemerintah Prancis," kata Johnny.

Kementerian menyatakan, pemerintah Prancis siap dan memiliki pembiayaan teknologi yang memadai. Pemerintah Indonesia saat ini sedang berada di tahap menyelesaikan lokasi data center atau pusat data, yang akan berada di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

Berkaitan dengan kerja sama tentang ITTS, Indonesia sedang mempercepat digitalisasi sektor penyiaran, khususnya untuk televisi, atau sering disebut Analog Switch Off.

Menurut Menkominfo, ada tiga negara yang menyampaikan proposal yaitu Prancis, Jepang dan Amerika (Serikat).

Prancis, menurut kementerian, menyatakan keseriusan mereka untuk ambil bagian dalam proyek digitalisasi TVRI, antara lain menunjukkan pembiayaan yang kompetitif, pengalaman bekerja dengan TVRI serta memiliki teknologi yang modern.

"Untuk TVRI prosesnya memang untuk peningkatan kemampuan TVRI sejalan dengan Analog Switch Off. Kan Analog Switch Off dalam proses sekarang, ada kaitannya dengan Omnibus Law dan ada kaitannya dengan kepentingan masyarakat," kata Johnny.

Pemerintah Indonesia sedang mempercepat legislasi terkait dengan digitalisasi sektor penyiaran melalui pengesahan RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) sektor telekomunikasi dan penyiaran.

Mengenai Satelit Satria, pemerintah menargetkan Satria-1 dapat diorbitkan paling lambat kuartal kedua 2023. Pemerintah Perancis diharapkan dapat membantu mencapai target tersebut.

Kemitraan ini bersifat Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Indonesia akan menggunakan kapasitas satelit, kata Johnny.