LSI: Isu Kasus KPK-Polri Ancam Program 100 Hari

Jakarta (ANTARA News) - Temuan riset Lingkaran Survei Indonesia (LSI-Network) Divisi Isu Publik menyebutkan, berlarutnya isu KPK-Polri-Century membuat dua lembaga politik tinggi negara, Presiden dan DPR, dipersepsikan negatif oleh responden, sehingga akan mengancam keefektifan program 100 hari pemerintahan.

Direktur Eksekutif LSI-Network Divisi Publik, Denny JA, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis, menyatakan, responden mempersepsikan negatif terhadap DPR sebesar 58 persen, sedang persepsi negatif terhadap presiden meningkat menjadi 64 persen dibandingkan pekan lalu sebesar 53,85 persen.

Riset dilaksanakan melalui media analisis terhadap lima koran nasional yaitu Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Republika dan Seputar Indonesia. Periode yang diriset tanggal 3–9 November 2009.

Denny menyatakan, persepsi negatif terhadap DPR sebesar 58 persen dan persepsi positifnya sebesar 36 persen tersebut terbentuk oleh kasus pertemuan DPR Komisi III dengan Kapolri. Komisi III tidak terkesan mewakili kepentingan publik mengeksplorasi Kapolri secara kritis.

Pertemuan Komisi III dengan sejumlah LSM yang dinilai ricuh juga dipersepsikan bahwa para pimpinan Komisi III dianggap belum matang dan mumpuni dalam menghadapi politik tingkat tinggi masyarakat.

Sementara persepsi negatif terhadap presiden justru meningkat dari 53,8 persen menjadi 64 persen karena beberapa alasan, yakni pertama, presiden dianggap lebih banyak memainkan wacana ketimbang bertindak konkret dan cepat.

Kedua, Partai Demokrat menjadi satu satunya partai besar yang tidak ikut dalam Hak Angket Bank Century. Fraksi partai lain sudah bersama memperjuangkan hak angket itu, seperti PDIP, Hanura dan partai koalisi pemerintahan (PKS, PAN, PPP).

Ketiga, rumor mengenai "pelemahan KPK" semakin menguat dengan pernyataan Wiliardi bahwa ia diminta bersaksi untuk menjaring mantan Ketua KPK, Antasari Azhar, sehingga presiden semakin tidak diuntungkan dalam persepsi publik oleh rumor negatif itu.

Menurut Denny, seratus hari pertama pemerintahan baru, baik bagi DPR maupun presiden, seharusnya adalah periode "bulan madu". Dalam periode ini dua lembaga politik itu seharusnya mendapatkan kepercayaan publik yang tinggi.

Namun, katanya, seratus hari pemerintahan baru terancam berlalu tanpa perhatian publik yang positif. Apapun yang dikerjakan oleh pemerintahan baru akan tertutup oleh persepsi negatif yang sudah muncul akibat isu kasus KPK-Polri-Century.(*)