"Tanpa itu maka negara akan sangat mudah terjerumus dalam sistem oligarki, di mana kekuasaan ditentukan oleh pemilik modal," katanya dalam acara "Laporan Penelitian Transparansi Dana Politik CRINIS" di Hotel Atlet Century, Senayan, Jakarta, Rabu.
Menurut Teten, partai politik sebagai pengejawantahan sistem politik yang demokratis, sehingga perlu adanya pengaturan secara ketat terhadap pengelolaan dana partai.
Ia menilai, dana politik harus transparan karena akan berpengaruh terhadap kualitas demokrasi di suatu negara.
"Politik sudah menjadi alat untuk mendekatkan diri kepada sumber ekonomi," katanya.
Ia mengatakan, tata kelola dana politik harus dapat dipertanggungjawabkan untuk menjamin demokrasi karena tanpa tata kelola yang baik, pendanaan politik bisa dimanfaatkan berbagai kepentingan.
Selain itu, katanya, transparansi keuangan politik memudahkan pengawasan publik karena masyarakat kini semakin cerdas sehingga ingin mengetahui dengan jelas semua masalah.
Terkait hal tersebut, lanjutnya, TII melakukan riset untuk mengetahui sejauh mana transparansi pendanaan politik yang ada di Indonesia.
Teten mengungkapkan, hasil riset tersebut mengindikasikan bahwa sistem politik di Indonesia masiih butuh banyak perbaikan dalam hal transparansi dan akunbilitas.
"Tata kelola pendanaan politik menurut TII sangat menentukan independensi dan kualitas representasi dalam parlemen," ujarnya.
Pendanaan partai politik yang transparan dan akuntabel, tambahnya, menjamin bahwa anggota parlemen tidak mewakili kepentingan pemodal dalam melaksanakan kerjanya.(*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009
