DPD: Iklan Pendidikan Gratis Harus Ditiadakan

Padang (ANTARA News) - Wakil Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Azis Qahar Mudzakkar, akan mengingatkan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) yang baru untuk meniadakan iklan tentang pendidikan gratis.

"Sosialisasi pendidikan gratis jangan lagi melalui iklan karena masyarakat tidak semuanya mengetahui secara persis konsepnya, dampaknya bisa menimbulkan masalah," kata anggota DPD asal Sulawesi Selatan (Sulsel) itu, disela kunjungan kerja ke Asrama Haji Padang, Rabu.

Anggota Komite III DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Sumbar, sejak Senin-Kamis pekan ini, menjemput aspirasi soal pendidikan, kesehatan dan keagamaan di provinsi itu.

Apalagi, kata Azis, dijadikan sebagai jargon kampanye calon bupati/wali kota dan gubernur, bahkan Mendiknasnya juga beriklan begitu.

Jadi, masyarakat tak mengerti dan menimbulkan pertanyaan siapa yang sebenarnya yang punya pekerjaan, karena semua beriklan pendidikan gratis.

"Pendidikan gratis pun juga tak semua item, tingkat SMA tidak gratis. Sementara masyarakat tahunya sekolah sudah gratis sekarang," katanya sembari menyatakan akan mengingatkan kembali Mendiknas tak usah ada iklan-iklan.

Terkait, dampak iklan gratis semakin membuat susah guru atau pihak sekolah karena orangtua murid atau masyarakat tak lagi mau membayar iyuran di minta sekolah.

Sebelumnya, katanya, rombongan anggota Komite III DPD RI berdialog dengan kepala dinas dan kepala sekolah dari sejumlah kab/kota di Sumbar.

Jadi, ada keluharan dari para kepala sekolah dan komite sekolah, bahkan dampak iklan pendidikan gratis yang memicu menurunnya partisipasi masyarakat untuk peduli ke sekolah.

Istilah pendidikan gratis, kata Azis, semestinya tak perlu ada tetapi konsep dan pelaksanaa program pemerintah untuk pendidikan murah dan gratis penting.

Bahkan, tambahnya, ada provinsi yang sudah melauncing pendidikan gratis, itu sangatlah tidak tepat karena dalam pelaksanaanya sangat sedikit peran pemerintah daerah.
(*)