Pegawai persoalkan kelembagaan KPPU ke MK

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah pegawai Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengajukan pengujian UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat karena menilai kelembagaan KPPU bermasalah.

Dalam sidang perdana di Gedung Mahkamah Konstitusi, Kamis, kuasa hukum pemohon, Misbahuddin Gasma, mengajukan pengujian Pasal 34 ayat (2) UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berbunyi "Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Komisi dibantu oleh sekretariat" dan Pasal 34 ayat (4) yang berbunyi "Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi sekretariat dan kelompok kerja diatur lebih lanjut oleh keputusan Komisi".

Akibat pasal-pasal itu, pemohon mendalilkan tidak mendapat jaminan dan kepastian hukum dalam menjalankan tugas sebagai pegawai KPPU karena status kelembagaan KPPU belum terintegrasi dengan sistem kelembagaan dan kepegawaian nasional.

"Tidak satu pun dalam UU 5 Tahun 1999 yang secara eksplisit menjelaskan perihal pengangkatan pimpinan sekretariat dan status pegawai atau pegawai sekretariat maupun pegawai sekretariat jenderal," kata Misbahuddin.

Menurut dia, frasa "keputusan komisi" tidak dapat diimplementasikan karena tidak sesuai dengan ketentuan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengatur susunan organisasi, tugas, dan fungsi kesekretariatan lembaga negara termasuk pengaturan kepegawaian.

Tidak adanya pejabat pembina kepegawaian berdampak pegawai KPPU yang diangkat sejak berdirinya lembaga itu hingga saat ini tidak dapat diangkatme jadi aparatur sipil negara (ASN).

Untuk itu, para pemohon mengusulkan frasa "sekretariat" dalam pasal tersebut diganti "Sekretariat Jenderal" serta frasa "keputusan komisi" diganti "Peraturan Presiden".