Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melalui Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) memastikan pada 2010 akan turut mendanai mega-proyek Palapa Ring dengan menggunakan anggaran dari pos Universal Service Obligation (USO) yang besarnya rata-rata Rp1,2 triliun per tahun.
"Kita tidak akan menambah beban ke industri tetapi akan mengambil jatah anggaran kita di Departemen Keuangan," kata Sekretaris Jenderal Depkominfo, Basuki Yusuf Iskandar usai membuka KTT tahunan ke-2 "Indonesia Telecom International Summit 2009" di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, peta infrastruktur telekomunikasi di Indonesia sampai saat ini masih sangat menyedihkan karena hanya mengintegrasikan bagian barat wilayah Indonesia saja.
"Di Indonesia Timur belum ada backbone jadi itu berarti senjang. Prioritas utama nanti, intinya membangun Indonesia Timur dulu dan kita akan desain bersama-sama dengan industri," katanya.
Sampai saat ini proyek Palapa Ring berjalan tersendat karena Konsorsium Palapa Ring sebagai investor dan pelaksana yang beranggotakan operator telekomunikasi swasta perlahan berguguran anggotanya.
Dari semula beranggotakan enam operator, sekarang hanya tiga operator yang bertahan yakni PT Telkom, PT Indosat dan PT Bakrie Telecom (B-Tel), setelah PT Exelcomindo menyatakan mundur belum lama ini.
Otomatis nilai investasi yang mereka kumpulkan terus tergerus dan terdiferensiasi menjadi hanya 150 juta dolar AS yang tersisa saat ini. Jumlah itu berasal dari PT Telkom 90 juta dolar AS, 30 juta dolar AS dari Indosat, dan 30 juta dolar AS dari PT B-Tel.
Jumlah itu juga sempat terdiferensiasi karena berubahnya nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar AS.
Ketua Konsorsium Palapa Ring, Rakhmat Hidayat mengatakan, keterlibatan pemerintah dalam proyek pembangunan serat optik sepanjang 11 ribu km di wilayah timur Indonesia tersebut mutlak diperlukan.
Bahkan pihaknya sudah lama mengusulkan hal itu dengan berbagai pertimbangan serius. "Kita menyambut baik niat pemerintah itu, kita sudah bicarakan beberapa kali bahwa pemerintah harus membantu. Sebab kita dengan dana yang kita miliki masih mempunyai keterbatasan," katanya.
Apalagi, menurut dia, sudah merupakan hal yang jamak di negara-negara lain, pemerintah ikut serta membangun jaringan infrastruktur telekomunikasi.
Depkominfo menyatakan sampai saat ini masih menyiapkan skema insentif yang akan diberikan kepada konsorsium karena masih harus dibahas di Depkeu.
Basuki mengatakan, soal insentif pada dasarnya ada satu dana yang bisa digunakan untuk membangun backbone di wilayah timur Indonesia.
"Insentif itu bisa diberikan dalam bentuk subsidi bunga atau subsidi investasi, ini sedang dirumuskan. Tapi itu dana yang akan dikelola oleh Kominfo, untuk memberikan stimulus pada Indonesia wilayah Timur yang menjadi prioritas kita," katanya. (*)
Pewarta:
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2009
