Presiden Rinci Tugas Berat Lima Departemen

Jakarta, (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutannya pada acara pelantikan wakil menteri di Istana Negara, Jakarta, Rabu, merinci tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan lima departemen dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) selama lima tahun mendatang.

Menurut Presiden, para wakil menteri yang baru dilantik menjadi bagian dari upaya menyukseskan program kerja 100 hari pertama Kabinet Indonesia Bersatu II serta 45 program utama dan 15 program prioritas pemerintahan yang telah ditentukan untuk lima tahun mendatang.

Sesuai dengan agenda prioritas pemerintah itu, sejumlah departemen dan kementerian dipandang perlu memiliki wakil menteri karena memiliki beban berat dan sasaran tinggi yang harus dicapai.

Menurut rencana, Presiden Yudhoyono akan mengangkat wakil menteri di 11 departemen dan kementerian. Lima di antaranya telah dilantik pada Rabu, yaitu Wakil Menteri Pertanian Bayu Krisnamurthi, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak, Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono, Wakil Menteri Perdagangan Mahendra Siregar, Wakil Menteri Perindustrian Alex Retraubun.

Selain itu, Presiden juga melantik Kepala BKPM Gita Wirjawan yang telah diangkat melalui Keputusan Presiden (Keppres) pada 21 Oktober 2009.

Untuk Kepala BKPM, Presiden meminta agar target investasi Rp2.000 triliun per tahun bisa tercapai agar target pertumbuhan ekonomi 7 persen atau lebih dapat tercapai pada 2014.

"Sudah barang tentu diperlukan investasi, penanaman modal dalam negeri maupun luar negeri yang bisa menjadi sumber daya keuangan untuk pertumbuhan ekonomi. Lakukan segala sesuatu untuk mencapai nilai investasi tiap tahun agar bisa mencapai Rp2.000 triliun," ujar Kepala Negara.

Presiden meminta agar Kepala BKPM bekerja keras untuk mencapai target investasi yang tidak mudah itu.

Sedangkan untuk Departemen Pertanian, Presiden meminta agar program revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan yang sudah dimulai lima tahun lalu diteruskan sampai komoditas utama pertanian mencapai swasembada.

"Kita ingin lanjutkan upaya swasembada pangan sekaligus meletakkan landasan peningkatkan produksi pertanian," katanya.

Menurut Presiden, apa yang telah dicapai dalam revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan lima tahun lalu yang ditandai swasembada beras, surpluh, dan swasembada jagung, harus dipertahankan.

Demikian juga upaya untuk mencapai swasembada pada komoditas utama seperti gula, daging sapi, dan kedelai. "Lakukan segala sesuatu untuk mencapai tujuan itu," tutur Presiden.

Sedangkan Departemen Perindustrian diberi tugas untuk melakukan revitalisasi dan modernisasi industri termasuk meningkatkan kapasitas pabrik pupuk, gula, dan berbagai industri manufaktur guna memperluas penyerapan tenaga kerja dan peningkatan penghasilan dalam negeri.

Untuk Departemen Perdagangan, Presiden meminta agar perdagangan antar pulau dalam negeri ditingkatkan sehingga Indonesia tidak harus bergantung pada perdagangan internasional.

Departemen Perdagangan juga diminta untuk menaikkan peran aktif Indonesia dalam forum regional dan multilateral seperti ASEAN, Asia Timur, APEC, dan G20 sehingga perdagangan internasional dapat ditingkatkan sebagai salah satu sumber pendapatan negara.

"Lakukan segala sesuatu untuk meningkatkan perdagangan kita, baik internasional maupun perdagangan dalam negeri," ujar Presiden.

Untuk Departemen Pekerjaan Umum, Presiden menilai departemen itu memiliki tugas dan sasaran berat selama lima tahun mendatang karena harus membangun infrastruktur di seluruh tanah air, baik infrastruktur transportasi, energi, dan pertanian.

"Semuanya memerlukan kerja keras, visi, strategi dan pengawasan yang kuat. Saya harap Departemen Pekerjaan Umum dapat menjalankan semua tugas itu dan mencapai sasaran yang telah saya tetapkan," ujarnya.

Sedangkan Departemen Perhubungan diberi tugas oleh Presiden Yudhoyono untuk meningkatkan keterhubungan antar pulau di Indonesia sebelum membangun keterhubungan Indonesia dengan ASEAN maupun negara tetangga lain.

"Wajib hukumnya meningkatkan keterhubungan baik moda transportasi darat, laut, dan udara, untuk membangun sektor transportasi di pulau-pulau besar di luar Jawa sehingga seluruh pulau di Indonesia adalah rangkaian logistik nasional yang terus tumbuh dan berkembang," tutur Kepala Negara.

Presiden juga berharap dalam lima tahun mendatang Departemen Perhubungan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik.(*)