Anas Urbaningrum: Jangan Ada Pengadilan Lewat Pemberitaan

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Anas Urbaningrum di Jakarta, Selasa, mengingatkan, jangan ada pengadilan lewat pemberitaan, karena ini merupakan gejala yang kurang sehat.

"Makanya, para pejabat penegak hukum dan para tokoh harus lebih hati-hati membuat pernyataan publik. Sebab itu tadi, ketidakhati-hatian berpotensi menjadi pengadilan lewat pemberitaan," katanya kepada ANTARA.

Ia juga menyatakan, fraksinya mendukung penuh keterbukaan informasi.

"Artinya, semua informasi yang benar, valid dan bisa dipertanggungjawabkan, wajib dibuka kepada publik, demi kebenaran dan keadilan," katanya merespons berbagai proses pengungkapan sejumlah kasus besar yang melibatkan beberapa lembaga penting seperti Mabes Polri, Kejaksaan maupun KPK belakangan ini.

Namun, menurutnya, informasi yang sifatnya `rumors`, kira-kira, spekulasi, dan bersumbar dari `katanya`, tidak pada tempatnya untuk disampaikan kepada khalayak ramai.

"Karena itu, sekali lagi kami ingatkan para pejabat penegak hukum dan para tokoh harus lebih hati-hati membuat pernyataan publik," tegasnya.

Sebab, sebagaimana disebutkannya sebelumnya, ketidakhati-hatian, berpotensi menjadi pengadilan lewat pemberitaan.

"Jelas ini gejala yang kurang sehat. Negeri ini tidak boleh dikuasai oleh `rumors`, spekulasi dan pengadilan di luar pengadilan," tandas Anas lagi.(*)