Pemberian Subsidi Turun Hingga Rp117,2 Triliun

Jakarta (ANTARA News) - Jumlah pemberian subsidi hingga Oktober 2009 mengalami penurunan hingga Rp117,2 triliun dibandingkan pada bulan yang sama tahun lalu karena harga minyak merosot tajam.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dalam rapat dengan komisi XI di Jakarta, Selasa malam, bahwa hal ini dipengaruhi oleh harga minyak yang merosot tajam sehingga subsidi BBM negatif dan pemerintah sempat menurunkan harga BBM dalam negeri.

"Ada penurunan cukup tajam dari Rp201,3 triliun menjadi Rp 84,1 triliun," ujarnya.

Namun, rata-rata belanja pemerintah pusat meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu seperti belanja pegawai yang meningkat dari Rp95,7 triliun menjadi Rp 109,9 triliun.

"Ini dikarenakan adanya penambahan anggaran untuk kelebihan CPNS yang diterima," ujar Mulyani.

Sedangkan Belanja barang meningkat dari Rp34,8 triliun menjadi Rp51,1 triliun, Belanja Modal meningkat dari Rp39,4 triliun menjadi Rp42,8 triliun, Pembayaran Modal Utang meningkat dari Rp 71,8 triliun menjadi Rp79 triliun.

Dana Bantuan Sosial juga meningkat dari Rp35,5 triliun menjadi Rp47,2 triliun dan belanja lain-lain meningkat dari Rp21,4 triliun menjadi Rp22,7 triliun.

Untuk realisasi belanja Kementrian Lembaga saat ini baru tercapai Rp200,7 triliun atau 63,8 persen dari target Rp314,7 triliun.

"Pengeluaran terbanyak dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia yang telah menggunakan 82,8 persen anggarannya dibandingkan dengan Depdagri yang baru menggunakan 38,6 persen," ujar Sri.

Realisasi belanja negara saat ini telah mencapai Rp680,1 triliun atau sebesar 68 persen dari realisasi target awal sebesar Rp1000,8 triliun.

Sedangkan hingga Oktober 2009 penerimaan terbesar negara berasal dari pajak mencapai Rp637,4 triliun atau sebesar 73,2 persen dari perkiraan awal sebesar Rp871 triliun.

Mulyani menambahkan terkait dengan realisasi dan proyeksi realisasi APBN-P 2009 yang relatif aman dan tidak jauh dari target defisit sebesar 2,4 persen, pemerintah tetap memantau tiga hal utama yaitu penerimaan perpajakan, penyerapan belanja Kementerian Lembaga dan perkembangan harga minyak.(*)