"Targetnya awal Desember sudah terbentuk, sekaligus untuk memeringati tsunami di Aceh," kata Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono usai memimpin rapat koordinasi menteri bidang kesejahteraan rakyat di Jakarta, Selasa.
Ia menjelaskan, satuan yang personilnya diambil dari lintas departemen dan instansi itu akan bekerja dibawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
"Satuan ini akan bekerja pada masa awal bencana, karena dalam kondisi ini biasanya semua panik, jadi butuh tenaga profesional yang bisa berfikir jernih dan bergerak cepat," katanya.
Pemerintah, kata dia, akan menempatkan satuan reaksi cepat penanggulangan pada dua basis yakni di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma (Jakarta Timur) dan Pangkalan Udara Abdulrachman Saleh (Malang, Jawa Timur).
Satuan reaksi cepat penanggulangan bencana di Halim Perdana Kusuma akan bekerja di wilayah Indonesia bagian Barat sementara satuan reaksi cepat di Malang akan bekerja di wilayah Indonesia Timur.
Kepala BNPB Syamsul Maarif menjelaskan, setiap satuan reaksi cepat tersebut akan terdiri atas 200 personil dari TNI/Polri dan petugas dari lintas departemen dan instansi.
"Satuan ini akan melakukan pemantauan 24 jam dan langsung bergerak jika ada kejadian bencana. Personil dan sumber daya yang digerakkan disesuaikan dengan besaran bencana," katanya.
Menurut Syamsul, satuan itu nantinya akan terdiri atas tim-tim dengan keahlian khusus seperti tim penjernih air, tim listrik, tim komunikasi, tim penyelamatan dan tim yang bertugas menangani bangunan runtuh.
Ia menambahkan, setiap basis satuan reaksi cepat akan dilengkapi dengan peralatan yang dibutuhkan dalam penanganan keadaan darurat bencana.
Syamsul mengusulkan agar pemerintah menyiapkan empat pesawat Hercules C130 untuk mengangkut personil, satu unit pesawat CN235, satu unit pesawat F50, empat unit kapal laut, termasuk satu kapal rumah sakit, dan pewasat helikopter.
Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso siap menyediakan personil, peralatan dan fasilitas yang dibutuhkan satuan reaksi cepat.
Lebih lanjut Syamsul menjelaskan, satuan reaksi cepat juga akan memberikan pendampingan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemerintah Daerah supaya selanjutnya mereka bisa secara mandiri menangani masalah pasca bencana.
"Secara bertahap, mereka diharapkan bisa bekerja sendiri, tidak lagi tergantung pada pusat," katanya.
Tentang sumber anggaran untuk pembentukan dan operasi satuan reaksi cepat penanggulangan bencana itu Agung Laksono mengatakan,"penyusunannya belum selesai, masih dihitung-hitung.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
