"Ekonomi negeri ini perlu dijaga jangan sampai resesi. Pemerintah memiliki tugas yang berat untuk itu di tengah kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Salah satunya dengan menghilangkan hambatan distribusi barang dan logistik agar ekonomi dapat berputar lebih cepat,"ujat Syarif dalam keterangan di Jakarta, Rabu.
Pembenahan tersebut, lanjutnya, bukan hanya dari sisi aturan atau kebijakan baru, tapi difokuskan pada aksi nyata di lapangan yang terpadu dengan berbagai pemangku kepentingan.
Baca juga: Hadapi normal baru, Kementan kuatkan sistem logistik pangan
Syarif menuturkan, ia telah mendengar sejumlah keluhan dari asosiasi logistik terkait hambatan-hambatan yang terjadi secara riil di lapangan.
"Pungutan liar (pungli) masih marak, begal merajalela, kelangkaan BBM di daerah. Ini kan tugas pemerintah. Disikat saja semuanya, biar beres dari akar-akarnya," kata Syarif.
Menurut anggota Fraksi Partai Nasdem itu, DPR terus memantau aspirasi dari masyarakat dan pemangku kepentingan terutama terkait hambatan-hambatan di sektor distribusi barang dan logistik.
"Sektor logistik dan distribusi barang ini salah satu ‘urat nadi’ ekonomi, yang berfungsi untuk mendistribusikan kebutuhan pokok. Karena itu, pemerintah baik pusat maupun daerah perlu memberikan kemudahan, keistimewaan, dan memperlancar arus barang," ujarnya.
Sebelumnya, kalangan pengusaha logistik yang terhimpun dalam Ikatan Pengusaha Cargo Nusantara (IPCN) menilai ada tiga masalah krusial yang menjadi penghambat sektor logistik dan distribusi barang di Indonesia.
Baca juga: Stafsus: Pengendalian transportasi tak pengaruhi distribusi logistik
Ketiga masalah krusial itu adalah merajalelanya pungutan liar (pungli), kelangkaan pasokan BBM khususnya solar di daerah, serta keamanan truk logistik selama perjalanan.
"Yang namanya pungli kan bisa setengah resmi, bisa setengah tidak resmi. Ini wilayah abu-abu. Mestinya, dengan adanya Instruksi Presiden tentang penataan ekosistem logistik, seluruh pungli bisa ditertibkan dan kami mendukung sepenuhnya,” ujar Ketua IPCN Beni Syarifudin.
Masalah kedua, lanjut Beni, berkenaan dengan kelangkaan solar di daerah. Dia menerima banyak keluhan dari supir-supir truk logistik yang kesulitan mendapatkan pasokan solar di daerah.
"Misalnya saat truk-truk logistik ingin melintas dari Makassar ke Kendari atau Manado. Setelah keluar dari Makassar, mereka sulit dapat solar. Kondisi kelangkaan solar di sejumlah daerah, sering membuat distribusi barang mengalami keterlambatan. Kan jadinya tidak kompetitif, perekonomian kita tidak bisa bergerak cepat kalau distribusi barangnya tidak lancar," katanya.
Masalah terakhir yaitu terkait keamanan di daerah terutama karena maraknya aksi pembegalan di jalan. Dia mencontohkan kondisi di Sumatera yang sudah sangat parah.
"Begal-begal berkeliaran secara bebas. Terkadang supir sudah lewat jalan tol, masih dibegal juga. Tol Lampung ke Palembang termasuk, sehingga kami minta perhatian pemerintah karena para begal itu bebas beroperasi di jalan tol. Para begal itu mengejar truk dan meminta uang secara paksa," ujar Beni.
Beni berharap pemerintah perlu terus melakukan upaya konkret untuk terus memperbaiki industri logistik di Tanah Air termasuk mengatasi berbagai hambatan tersebut sehingga perekonomian bisa ikut bergerak cepat apalagi di tengah pandemi seperti sekarang ini.
Pewarta: Citro Atmoko
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2020
