Pengamat : Pemutahiran Data Pemilu di Sumbar Bermasalah

Padang (ANTARA News) - Pengamat Hukum dan Politik Universitas Andalas Padang, Yuslim SH, MH mengatakan, pemutahiran data dan penyusunan daftar pemilihan pada Pemilu legislatif dan Pemilihan Presiden 2009 di Sumatra Barat bermasalah, karena dilakukan tidak profesional.

"Akar permasalahan itu karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar memborongkan (menyerahkan) proses pendataan dan penyusunan tersebut kepada pihak lain yakni kalangan mahasiswa," kata Yuslim di Padang, Selasa.

Hal itu disampaikannya dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilu 2009 tingkat Sumbar yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.

Menurut dia, pelaksanaan pemutahiran data dan penyusunan daftar pemilih oleh mahasiswa ternyata tidak profesional karena memunculkan pemilih ganda, pemilih tidak terdaftar, data tidak akurat, data tidak singkron, pemilih berkurang atau berlebih dari periode pemilihan sebelumnya.

Masalah lain, ada pemilih yang telah meninggal dunia tetap tercatat, anggota TNI/Polri yang tercatat sebagai pemilih dan banyak warga yang umurnya telah memasuki usia layak memilih tidak terdaftar sebagai pemilih.

Ia menjelaskan, masalah yang terjadi tidak hanya pada proses tapi juga pada sistem ditandai tidak adanya keterangan informasi pemilih cacat dan di beberapa kabupaten/kota data tidak terkelompok berdasarkan wilayah RT/RW.

Terhadap masalah yang terjadi, Yuslim memberikan solusi agar hal ini tidak terjadi lagi pada Pilkada atau Pemilu yang akan dilaksanakan di Sumbar pada masa mendatang.

Solusi itu meliputi, daftar pemilih tetap (DPT) yang diterima KPU hanya satu yakni dari pemerintah, melibatkan Dinas Catatan Sipil dalam proses pemutahiran data pemilih dan pengerjaan pendataan dan pendaftaran langsung dilakukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Solusi lainnya, dilakukan proses pertanggungjawaban publik atas hasil kerja panitia pemilihan setempat (PPS) dan PPK serta PPDP di wilayah kerja masing-masing, tambahnya.

Kemudian, harus ada media pengawasan dan evaluasi serta pertanggungjawaban publik terhadap kerja PPK dan PPS dalam bentuk monitoring dan evaluasi bagi penyelenggara pemilu.(*)