Pemerintah gunakan data BPJS Kesehatan minimalkan risiko COVID-19

datanya lengkap by name by address

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah akan menggunakan big data BPJS Kesehatan terkait peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid untuk meminimalkan risiko penularan COVID19 di seluruh Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy saat mengunjungi kantor BPJS Kesehatan di Jakarta, Rabu, menjelaskan bahwa data peserta JKN yang memiliki penyakit penyerta dimiliki oleh BPJS Kesehatan secara lengkap sesuai nama dan alamat di seluruh Indonesia.

Muhadjir menerangkan data BPJS Kesehatan tersebut akan digunakan untuk memetakan orang-orang yang rentan tertular COVID-19 di Indonesia.

"Alhamdulillah saya sudah cek di command center BPJS datanya lengkap by name by address peserta BPJS yang mempunyai penyakit komorbid dan itu akan kita gunakan," kata Muhadjir.

Baca juga: BPJS proses klaim rumah sakit setelah perawatan pasien COVID-19Baca juga: Bantuan iuran JKN-KIS dan peningkatan layanan saat pandemi

Data tersebut nantinya akan digunakan oleh pemerintah daerah untuk dijadikan pedoman agar bisa meminimalkan risiko penularan COVID-19 pada kelompok masyarakat yang rentan.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan menyebutkan kelompok masyarakat yang rentan atau memiliki risiko tinggi mengalami gejala berat atau bahkan meninggal apabila tertular COVID-19 yaitu anak-anak di bawah lima tahun, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit komorbid, dan lansia di atas 60 tahun.

Muhadjir menerangkan pemerintah berfokus untuk melindungi kelompok masyarakat yang rentan tertular COVID-19 yaitu para petugas kesehatan, orang dengan penyakit penyerta, dan lansia.

Menko PMK mengunjungi kantor BPJS Kesehatan dalam rangka meninjau infrastruktur teknologi informasi BPJS Kesehatan. Muhadjir mengunjungi pusat data BPJS Kesehatan dan menyaksikan langsung bagaimana big data sistem Jaminan Kesehatan Nasional diselenggarakan.

Baca juga: BPJS konsultasikan verifikasi klaim COVID-19 ke BPKP
Baca juga: BPJS Kesehatan proses verifikasi klaim RS terkait COVID-19
Baca juga: Cegah COVID-19, protokol tetap dijalankan BPJS Kesehatan hingga daerah