Komisi IX DPR dorong penelitian vaksin COVID-19

Jakarta (ANTARA) - Komisi IX DPR mendesak pemerintah untuk memberikan dukungan penuh dalam seluruh proses penelitian, pengembangan, dan produksi vaksin virus corona jenis baru untuk mengatasi pandemi COVID-19 di Indonesia.

"Serta menjamin seluruh masyarakat mendapatkan akses terhadap vaksin tersebut," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena saat membacakan hasil rapat bersama Menteri Kesehatan, Menteri Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan PT Biofarma, yang diikuti melalui siaran TVR Parlemen di Jakarta, Selasa.

Komisi IX DPR juga mendesak Kementerian Kesehatan dan BPOM mengambil kebijakan strategis untuk menjamin produk inovasi di bawah Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19 untuk digunakan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Produk inovasi tersebut harus dapat digunakan di rumah sakit milik pemerintah pusat, badan usaha milik negara, TNI/Polri, milik pemerintah daerah dan swasta yang memberikan pelayanan bagi pasien COVID-19.

Selain itu, Komisi IX DPR mendesak pemerintah memperkuat koordinasi dalam upaya penanganan COVID-19, termasuk dalam riset dan inovasi.

"Mendorong Kementerian Kesehatan, Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN, dan BPOM memperkuat koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait serta bersinergi dengan lembaga riset, universitas, dan TNI/Polri dalam upaya penanganan COVID-19, termasuk dalam riset dan inovasi," tutur Melki.

Dalam rapat tersebut, anggota Fraksi PDI Perjuangan Nabil Haroen sempat memuji penanganan COVID-19 yang semakin baik, berbeda ketika masa awal pandemi yang menurut dia ego sektoral kementerian/lembaga sangat terlihat.

"TNI/Polri juga ikut bahu membahu menangani COVID-19. Karena itu, rumah sakit TNI/Polri juga perlu dilibatkan dalam riset yang ada," katanya.

Nabil juga menyoroti fasilitas layanan kesehatan yang kurang di sejumlah daerah karena ketiadaan rumah sakit. Menurut dia, juga akan merepotkan bila harus membangun rumah sakit karena akan memakan biaya yang mahal, termasuk dalam perawatannya.

"Karena itu, saya mengusulkan pemerintah mengambil langkah taktis, misalnya dengan mewujudkan rumah sakit portabel yang bisa dibongkar pasang. Itu akan sangat berguna pada saat pandemi seperti ini dan saat terjadi bencana," tuturnya.