1.092 tenaga kesehatan di Luwu Timur tunggu insentif COVID-19

Tergantung dari keuangan daerah, karena COVID-19 ini penyakit baru dan penganggaran 'refocusing' juga tidak setiap waktu. Makanya kita sudah bicarakan bagaimana untuk bisa mendapat insentif

Makassar (ANTARA) - Sebanyak 1.092 tenaga kesehatan (nakes) di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan yang terlibat secara langsung dalam penanganan pasien COVID-19 di daerah itu menunggu pencairan insentif oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur dr Rosmini Pandin yang dikonfirmasi dari Makassar, Selasa, menyampaikan insentif nakes di wilayahnya telah diajukan ke Kemenkes untuk penerimaan jasa medik sejak April, Mei, dan Juni.

"Kalau insentif tenaga kesehatan, sudah diajukan ke Kemenkes untuk April, Mei, dan Juni, memang ada diperbaiki tapi semuanya sudah kita perbaiki lalu diajukan kembali. Insyaallah semoga pekan depan atau bulan ini sudah cair," katanya.

Ia mengatakan mereka para nakes yang bertugas di 17 pusat kesehatan masyarakat di Luwu Timur. Untuk nakes di rumah sakit menjadi tanggung jawab pihak rumah sakit sendiri.

Rincian nakes yang harus mendapat insentif terdiri atas dokter umum 51 orang, dokter gigi 22 orang, perawat 366 orang, bidan 415 orang, tenaga kesmas 43 orang, tenaga kesehatan lingkungan 26 orang, tenaga gizi 34 orang, tenaga laboratorium 19 orang, tenaga kefarmasian 56 orang, dan tenaga administrasi 60 orang.

Pemberian insentif kepada nakes di 17 PKM itu disebut sudah seharusnya karena telah lakukan tes cepat kepada masyarakat sebagai proses pelacakan kontak untuk mencegah penyebaran virus corona jenis baru (COVID-19) di masyarakat.

"Apalagi dengan adanya syarat hasil 'rapid' (tes cepat) bagi warga yang hendak bepergian. Semua itu 'free' atau gratis untuk yang keluar untuk perjalanan. Silakan daftar dan kita layani, kebetulan ada alat tes bantuan dari PT Vale," ungkapnya.

Terkait dengan non-nakes yang ikut terlibat pada penanganan pasien COVID-19, dr Rosmini mengemukakan bahwa pihaknya tetap mengupayakan agar mereka tetap mendapatkan insentif atas jasanya.

"Tergantung dari keuangan daerah, karena COVID-19 ini penyakit baru dan penganggaran 'refocusing' juga tidak setiap waktu. Makanya kita sudah bicarakan bagaimana untuk bisa mendapat insentif," katanya.