Pembangunan Gedung Keuangan Negara Segera di Sulbar

Mamuju (ANTARA News) - Rencana pembangunan Gedung Keuangan Negara (GKN) akan segera dibangun di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) dengan menggunkan dana pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2009.

Hal ini dikatakan Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Kabupaten Mamuju, Ramli, kepada sejumlah wartawan di Mamuju, Jum`at.

Menurutnya, dalam waktu tidak lama lagi, rencana pengerjaan pembangunan GKN tahap pertama akan segera dimulai.

"Proses lelang tender rencana pembangunan GKN telah selesai dilaksanakan pekan yang lalu dan telah diketahui pemenangnya," katanya.

Ia mengatakan, proses tender telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam acuan keputusan presiden (Kepres) nomor 80 tahun 2003, meskipun selama ini ada tudingan miring dari beberapa kontraktor bahwa proses tender telah menyalahi aturan.

"Proses tender berjalan dengan normal tanpa ada kepentingan di dalamnya sesuai dengan acuan yang ada. Jika ada yang tidak puas, itu masih wajar-wajar saja," ungkapnya.

Dia mengatakan, anggaran senilai Rp14 Miliar untuk pembangunan GKN tahap pertama itu belum cukup untuk merampungkan pembangunan gedung, sehingga proses pembangunan selanjutnya akan selesai secara bertahap hingga tahun 2o11 mendatang. "Sesuai dengan target, pembangunan kantor GKN ini akan selesai hingga dua tahun mendatang," ucap Ramli.

Ramli menuturkan, lokasi pembangunan kantor GKN tersebut berada tepat di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Karema, Kecamatan Simboro dengan luas lahan satu hektar lebih dengan harga pembebasan lahan sebesar 260 ribu permeter.

Pemilihan lokasi tersebut, kata dia, mengingat lokasi ini dianggap sangat straregis karena berada di jantung kota Mamuju. "Letak lokasi pembangunan GKN ini sangat startegis karena tepat berada dijantung kota untuk memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat," tuturnya.

Selain itu, dipilihnya lokasi ini juga didasari beberapa aspek kelayakan sesuai hasil tim survei kelayakan dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) Departemen Keuangan Negara beberap waktu lalu.

"Hasil survei kami di lapangan telah memeuhi ketentuan baik dari segi status hukum kepemilikan lahan maupun lainnya," ungkapnya.

Dia menambahkan, hadirnya GKN di Sulbar ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa karena tidak semua daerah dilakukan pembangunan GKN.

"Meskipun daerah kita adalah provinsi termuda di Indonesia, tetapi, kita mendapat kesempatan untuk dibangunkan kantor GKN dalam rangka memaksimalkan potensi pajak, bea cukai maupun perbendeharaan," kata dia.(*)