Menaker jelaskan tantangan sektor ketenagakerjaan di Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan terdapat beberapa tantangan dalam pembangunan sektor ketenagakerjaan di Indonesia termasuk kenyataan mayoritas angkatan kerja Indonesia memiliki tingkat pendidikan yang rendah.

"Tantangan yang pertama adalah fakta bahwa mayoritas angkatan kerja di Indonesia memiliki pendidikan yang rendah, SMP ke bawah," kata Menaker dalam diskusi virtual tentang rencana tenaga kerja (RTK) yang dipantau di Jakarta pada Selasa.

Angkatan kerja Indonesia saat ini didominasi oleh pekerja yang kurang terampil atau low skill, kata Menaker.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2020 menunjukkan dari 137,91 juta orang angkatan kerja saat ini 52,34 juta hanya memiliki pendidikan SD atau 37,95 persen dari total angkatan kerja, 24,75 juta atau 17,94 persen lulusan SMP, 25,78 juta atau 18,69 persen lulusan SMA, 16,92 juta atau 12,27 persen lulusan SMK, 3,92 juta atau 2,84 persen lulusan D1/D2/D3/Akademi, serta 14,22 juta atau 10,31 persen lulusan S1/S2/S3.

Fakta tersebut, kata Menaker Ida, menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia demi pembangunan ketenagakerjaan yang lebih baik.

Peningkatan kemampuan penting dilakukan karena Indonesia kini tengah memasuki periode bonus demografi yang diperkirakan akan mencapai puncaknya pada 2030.

Menaker mengatakan kondisi itu memberikan peluang besar kepada Indonesia karena pada periode tersebut angka ketergantungan populasi berada di titik terendah karena besarnya proporsi usia produktif.

"Dengan pembangunan ketenagakerjaan yang baik diharapkan kita dapat mengoptimalkan keuntungan ekonomi yang dapat diperoleh dari periode emas ini," kata dia.

Tantangan lain adalah masuknya dunia ke Revolusi Industri 4.0 yang akan mengakibatkan banyak pekerjaan baru muncul, dibarengi dengan hilangnya berbagai pekerjaan yang akan mengubah kondisi sektor ketenagakerjaan secara drastis.

Akibatnya, pemerintah harus menyiapkan pembangunan ketenagakerjaan yang sesuai dengan kondisi Revolusi Industri 4.0.

Tidak hanya itu, COVID-19 juga menghadirkan tantangan lain dalam pembangunan sektor ketenagakerjaan dengan lebih dari 3 juta pekerja Indonesia terdampak akibat pandemi tersebut.*