Banda Aceh, 6/11 (ANTARA) - Jajaran humas di sekretariat pemerintahan, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Provinsi Aceh, harus peka dalam menanggapi setiap isu yang sedang menimpa para pimpinannnya (gubernur/bupati dan wali kota).

"Hubungan masyarakat (Humas) adalah salah satu ujung tombak komunikasi pemerintahan, karenanya pejabat bidang Kehumasan harus peka dan tanggap setiap adanya isu terkait dengan pimpinan pemerintah," kata Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf di Takengon, Kamis.

Dalam sambutan tertulis yang dibacakan bupati Aceh Tengah, Nasaruddin, pada saat membuka rapat koordinasi teknis (rakornis) Kehumasan se Aceh, dia mengharapkan agar jajaran humas di provinsi itu untuk menyatukan langkah dan visinya.

"Saya juga berharap jajaran humas agar korektif, memiliki kemampuan evaluasi, serta mampu mencari solusi bagi peningkatan kinerja," katanya menambahkan.

Rakornis yang diselenggarakan sekali setahun itu tidak hanya sekedar sarana dalam menjalin hubungan antara lembaga Kehumasan, namun juga sebagai forum introspeksi atas derap langkah dalam merespon keinginan masyarakat.

"Sejalan perkembangan komunikasi maka seluruh staf jajaran humas sudah selayaknya menguasai setiap perkembangan dan semua hal berkaitan dengan kebijakan pemerintah, kemudian mampu mengkomunikasikannya kepada masyarakat," tambah Irwandi Yusuf.

Gubernur juga mengharapkan jajaran humas menguasai teknik-teknik komunikasi yang efektif dan mampu memperluas jaringan dengan media massa, dengan mengembangkan teknik propaganda dan antisipasi dalam setiap pemberitaan.

"Propaganda yang dilakukan bukan berkonotasi negatif, tapi langkah preventif untuk mengatasi isu-isu negatif yang dikembangkan pihak tidak bertanggung jawab terhadap tugas-tugas pemerintahan," jelasnya .

Jajaran Kehumasan juga diharapkan profesional dan menjadi "pasukan" garis terdepan dalam menghadapi opini publik. (*)

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009