TPF Mundur Bisa Picu "Gerakan Rakyat"

Medan, (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus mengambil langkah tegas dalam penyelesaian kasus kriminalisasi pimpinan KPK sesuai rekomendasi tim pencari fakta (TPF), karena jika anggota tim 8 mundur bisa saja memicu gerakan rakyat (people power).

Pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara (USU), Warjio di Medan, Kamis mengatakan, dukungan masyarakat dari berbagai daerah untuk penyelesaian kasus kriminalisasi KPK terus membesar.

Harapan dan kepercayaan masyarakat itu kini disandang oleh tim delapan yang dibentuk presiden.

"Jika tim delapan mundur maka kemungkinan akan memicu krisis kepercayaan terhadap pemerintah," katanya.

Menurut dia, dukungan masyarakat yang menuntut penyelesaian kasus rekayasa kriminalisasi pimpinan KPK itu terus meluas diikuti elit politik, tokoh masyarakat dan mahasiswa.

Gerakkan masyarakat tersebut tidak mungkin dibendung, apalagi dengan kondisi keterbukaan informasi seperti sekarang ini.

Contoh sederhana dari besarnya dukungan itu kata dia, bisa dilihat dari facebook. Sampai Kamis siang sekitar pukul 12:21 WIB, sudah 838.290 anggota Gerakan 1.000.000 Facebookers Dukung Chandra Hamzah & Bibit Samad Riyanto.(*)