Kementerian BUMN gandeng IFC perbaiki penerapan GCG

Penandatanganan ini menjadi perwujudan semangat kolaborasi dari para pemangku kepentingan...yang berorientasi menjadi pelaku usaha kelas dunia

Jakarta (ANTARA) - Kementerian BUMN menggandeng International Finance Corporation (IFC) guna memperbaiki kualitas penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) di lingkungan BUMN.

Wakil Menteri BUMN I Budi Gunadi Sadikin di Jakarta, Senin, mengatakan kerja sama dengan IFC diharapkan mampu memperbaiki kualitas penerapan GCG pada BUMN utamanya terkait peningkatan peran dan profesionalitas Direksi dan Dewan Komisaris BUMN.

"Dengan semakin membaiknya GCG, kami yakin ke depan akan berpengaruh positif bagi BUMN dalam hal mendorong efisiensi dan efektifitas operasional serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BUMN, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kinerja dan daya saing BUMN itu sendiri," ujar Budi usai menyaksikan prosesi penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama.

Ia menyampaikan BUMN sebagai salah satu lokomotif pergerakan ekonomi Indonesia berperan besar terhadap investasi, penyerapan tenaga kerja, dan produk domestik yang selaras dengan lima program prioritas kementerian BUMN, yaitu peningkatan nilai ekonomi dan sosial, inovasi model bisnis, kepemimpinan teknologi, peningkatan investasi dan pengembangan talenta.

Baca juga: Erick Thohir tekankan tata kelola korporasi BUMN kunci raih investor

"Penandatanganan ini menjadi perwujudan semangat kolaborasi dari para pemangku kepentingan dan sekaligus membawa semangat profesionalisme BUMN yang berorientasi menjadi pelaku usaha kelas dunia," katanya.

Nota kesepahaman bersama itu, lanjut dia, ditujukan agar kedua pihak dapat saling mendukung penguatan tata kelola perusahaan yang baik dan benar dengan mewujudkan keunggulan kompetitif, meningkatkan efisiensi operasional dan efektivitas biaya, serta mengaplikasikan akuntabilitas dan transparansi di BUMN.

Country Manager IFC untuk Indonesia, Malaysia, dan Timor Leste, Azam Khan mengatakan nilai aset BUMN di Indonesia melebihi setengah PDB. Memperbaiki tata kelola, lanjutnya, adalah kunci untuk mendukung operasional BUMN dan memenuhi kebutuhan investor akan efisiensi, akuntabilitas, dan berperan penting dalam memperoleh persetujuan atas arah kebijakan perusahaan.

Baca juga: Menteri Erick Thohir tidak mau tata kelola BUMN hanya "lip services"

"Kami menghargai komitmen Kementerian BUMN untuk meningkatkan standar tata kelola perusahaan di Indonesia dan bangga dapat bermitra dengan Kementerian
BUMN dalam misi penting ini," katanya.

Ia menyampaikan kerja sama yang dilakukan berupa pelatihan tata kelola perusahaan, penilaian tata kelola perusahaan dan pemberian masukan serta rencana perbaikan untuk memperkuat tata kelola perusahaan pada BUMN sesuai dengan standar internasional yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, IFC diperkenankan menggunakan sumber daya World Bank Group. Kerja sama Kementerian BUMN dengan IFC itu ditandai dengan prosesi penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama oleh Sekretaris Kementerian BUMN Susyanto dan Regional Director IFC East Asia & Pacific Vivek Pathak pada Senin, 13 Juli 2020.

Baca juga: BUMN diminta tingkatkan tata kelola yang baik untuk cegah korupsi