Jakarta (ANTARA News) - Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) menyelenggarakan Indonesia Book Fair ke-29 di Assembly Hall, Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta.
Ketua Umum IKAPI, Setia Dharma Madjid dalam sambutannya di Jakarta, Rabu, mengatakan, Indonesia Book Fair yang akan berlangsung pada 4-8 November 2009 itu bertujuan untuk lebih mendekatkan buku dengan masyarakat.
Dharma mengatakan, diselenggarakannya pameran buku dengan tema "The Culture and Education of D.I Yogyakarta" diharapkan dapat memacu pemerintah, khususnya pemerintah daerah untuk mengembangkan budaya lokal di nasional dan menjadikannya wawasan internasional.
"Diharapkan gubernur daerah dapat memacu penerbit di daerahnya dan pemerintah daerah dapat menyisihkan sebagian dana untuk menerbitkan buku lokal," katanya.
Dalam acara tersebut juga hadir Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas, Mansyur Ramly yang datang mewakili Mendiknas Mohammad Nuh saat itu tidak dapat hadir.
Mansyur mengatakan, saat ini minat baca masyarakat Indonesia sudah kian berkembang, terbukti dari semakin tingginya jumlah penerbit di Indonesia setiap tahunnya.
"Waktu baca yang dimiliki setiap orang juga kini kian meningkat," ujarnya saat membuka acara tersebut.
Menyikapi minat baca masyarakat Indonesia, Dharma mengatakan, pemerintah perlu melakukan program buku gratis untuk masyarakat Indonesia, terutama anak-anak di usia belajar.
"Minat baca masyarakat memang sudah tinggi, tapi daya beli masyarakat yang masih kurang," katanya.
Ia menilai, pemerintah perlu menganggarkan dana sebesar Rp15 triliun untuk program buku gratis tersebut, dengan permisalan 50 juta siswa dengan anggaran per siswa sebesar Rp300.000.
Dengan anggaran tersebut diharapkan setiap siswa mendapatkan satu buku untuk setiap mata pelajaran, ujarnya.
Di lain pihak, Dharma juga mengusulkan agar pelajaran bahasa daerah diberlakukan kembali supaya nilai budaya Indonesia tidak pudar seiring dengan berkembangnya jaman.
"Satu hari dalam satu minggu diwajibkan untuk mempelajari bahasa daerah," tegasnya.
Ia juga mengatakan, pemerintah juga perlu menyubsidi kertas yang diberikan kepada penerbit untuk mengatasi tingkat minat baca masyarakat yang tinggi tersebut.
"Bahkan jika perlu, daerah mencetak buku lokal yang dibuat dalam dwi bahasa," tambahnya.(*)
Oleh
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
