PPP Kepri merapat ke koalisi partai usung Ansar-Marlin

Tanjungpinang (ANTARA) - Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau (PPP Kepri) merapat ke koalisi yang dibangun NasDem-Golkar untuk mengusung Ansar Ahmad-Marlin Agustina sebagai calon gubernur dan wakil gubernur pada pilkada 9 Desember 2020.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PPP Kepri, Syarafudin Aluan, di Tanjungpinang, Minggu, mengatakan, seluruh pengurus PPP kabupaten dan kota di wilayah itu sepakat mengusung Ansar-Marlin.

"Kami sudah sampaikan kepada DPP PPP untuk mengusung Ansar-Marlin," ujarnya.

Aluan mengatakan PPP Kepri tidak ingin ketinggalan momentum dalam pilkada, meski hanya memperoleh satu kursi di DPRD Kepri pada Pemilu 2019. Karena itu, dirinya segera melakukan pertemuan dengan Ansar-Marlin setelah tadi pagi pasangan ini mendapat rekomendasi dari DPP Partai Golkar.

"Berkomunikasi dengan Pak Ansar tidak sulit karena beliau sahabat saya sejak dahulu," ucapnya.

Aluan memuji keberanian Ansar mencalonkan diri pada Pilkada Kepri 2020. Sebab Ansar harus meninggalkan jabatannya sebagai anggota DPR (2019-2024).

Keputusan Ansar tersebut tentu sudah dipikirkan secara matang. Apalagi Ansar bukan politisi baru, melainkan pernah dua periode menjabat sebagai Bupati Bintan, dan tiga periode sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kepri.

"Pak Ansar sejak tahun lalu juga sudah bergerak. Investasi sosialnya kepada masyarakat Kepri sangat besar," ucapnya.

Aluan memprediksi koalisi partai yang dibangun untuk mengusung Ansar-Marlin paling gemuk dibanding pasangan lainnya. Jika PKS bergabung mengusung Ansar-Marlin, maka hanya dua pasangan calon yang akan bertarung pada Pilkada Kepri 2020.

PKS pada Pemilu 2019 di Kepri berhasil memperoleh 6 kursi.

"Demokrat yang memperoleh 4 kursi di DPRD Kepri hampir pasti mengusung Ansar-Marlin," tuturnya.

Pasangan lainnya yakni Soerya Respationo-Iman Sutiawan yang diusung PDIP, Gerindra dan PKB.

Berdasarkan catatan Antara, Soerya dan Ansar berpasangan dalam menghadapi Pilkada Kepri tahun 2015. Soerya-Ansar merupakan rival politik HM Sani (almarhum)-Nurdin Basirun.