Riau antisipasi abrasi pulau terluar di tengah pandemi

kami membutuhkan dukungan pemerintah pusat

Pekanbaru (ANTARA) - Gubernur Riau Syamsuar menyatakan upaya mengantisipasi abrasi di tiga pulau terluar di Provinsi Riau terus dilakukan, meski kini dalam kondisi pandemi COVID-19 karena kondisi abrasi apabila dibiarkan akan semakin parah dan mengancam kedaulatan negara.

Syamsuar dalam pernyataan pers di Pekanbaru, Minggu, menyampaikan ada tiga pulau terluar yang mengalami abrasi parah. Mereka berlokasi di pesisir Riau, yakni Pulau Bengkalis, Pulau Rupat, serta Pulau Rangsang di Kabupaten Kepulauan Meranti.

“Kondisi yang ada pada tiga pulau terluar tersebut, terjadi abrasi sepanjang 167,22 kilometer. Penyebab abrasi yaitu, karena gelombang dan arus laut yang besar dari Selat Malaka,” ujarnya.

Menurut dia, saat ini kondisi tiga pulau tersebut mengalami abrasi yang cukup tinggi sehingga dapat mempengaruhi mundurnya garis pantai terluar Provinsi Riau.

"Kondisi ini akan mengakibatkan dampak pada mundurnya garis pantai, mempengaruhi Sumber Daya Alam pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), mata pencaharian masyarakat, infrastruktur jalan, rumah masyarakat, fasilitas umum dan fasilitas sosial terancam rusak," katanya.

Baca juga: Dua Sekolah Pantai Indonesia di Riau fokus antisipasi abrasi
Baca juga: Luhut: Abrasi Riau tak pengaruhi perbatasan wilayah dengan Malaysia

Ia mengatakan hilangnya pantai dengan tipikal lahan gambut yang tidak akan terbentuk kembali menyebabkan bergesernya garis pantai dan akan mempengaruhi geopolitik Indonesia. Apabila kondisi ini tidak tertangani, lanjutnya, maka akan memungkinkan tiga pulau terluar di provinsi Riau yang menjadi bagian dari NKRI akan hancur dalam kurun waktu yang tidak begitu lama.

“Oleh karena itu, kami membutuhkan dukungan pemerintah pusat,” katanya.

Syamsuar pada awal pekan lalu telah menyambangi Komisi V DPR RI untuk meminta komitmen wakil rakyat dalam mengatasi masalah abrasi tersebut. Rekomendasi penanganan abrasi yang disampaikan Gubernur Riau kepada Komisi V DPR RI adalah, pemulihan kawasan melalui teknologi rehabilitasi, pemulihan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.

Kemudian, pembangunan penanganan pantai pada pantai kritis sepanjang 139,85 kilometer yang dilakukan secara bertahap tahun 2021-2024, pengembangan ekosistem pesisir dan mangrove, restorasi lahan gambut pada daerah pesisir.

Ia mengatakan dalam pertemuan dengan Komisi V DPR RI, Wakil Ketua Komisi V Nurhayati, menyatakan mendukung usulan Gubernur Riau. Sebabnya, masalah abrasi terkait dengan kedaulatan NKRI karena tiga pulau tersebut berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia.

“Komisi V DPR RI akan melakukan rapat koordinasi bersama pejabat esselon I dan esselon II Kementerian terkait agar usulan dari Riau bisa direalisasikan pada tahun 2021. Intinya Komisi V DPR RI memberikan dukungan penuh,” kata Syamsuar.

Baca juga: Jerman hibahkan Rp180 miliar untuk "pilot project" tangani abrasi Riau
Baca juga: Luhut minta studi komprehensif atasi abrasi parah di Riau
Baca juga: Abrasi sungai dan pantai membuat Riau tertinggal