Jakarta (ANTARA News) - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Harry Azhar Azis mengatakan masalah remunerasi pada beberapa kementrian dan lembaga tidak akan mengganggu APBN 2010 yang sudah disetujui DPR.
"Itu tidak menjadi masalah sepanjang anggarannya sudah ada dalam belanja pegawai sebesar Rp158 triliun dan Rp2 triliun yang kita anggarkan dalam cadangan," ujarnya seusai memimpin rapat pertama Badan Anggaran dengan pemerintah di Gedung DPR, Selasa malam.
Ia menambahkan usulan kenaikan yang disebut sebagai remunerasi di berbagai kementrian dan lembaga tidak menjadi masalah asalkan sudah masuk dalam anggaran yang diajukan pemerintah dalam APBN 2010.
"Ada peningkatan dalam APBN 2010 untuk belanja pegawai dari sebelumnya Rp133 triliun menjadi Rp158 triliun dan ini sudah termasuk gaji, tunjangan di berbagai kementrian dan lembaga, departemen hingga ke tingkat daerah," ujarnya.
Menurut dia, yang membedakan penghasilan menteri serta pejabat adalah dalam hal tunjangan yang jumlahnya tergantung kepada rumusan tanggung jawab yang berbeda-beda.
"Seperti Menteri Pertahanan, tentunya tunjangannya besar apabila negeri ini sedang mengalami perang namun gaji menteri tetap sama hanya remunerasinya yang berbeda," ujarnya.
Apabila nanti anggaran untuk melakukan remunerasi ternyata melebihi alokasi dalam APBN 2010, pemerintah diharuskan membuat anggaran baru untuk diajukan kepada Badan Anggaran.
"Kalau saat ini alokasi (penambahan) anggaran kan belum ada. Apabila ada penambahan, pemerintah harus meminta persetujuan kita, karena mekanismenya seperti itu" ujarnya.(*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009
