Karimun, Kepri (ANTARA News) - Perseteruan antara petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian Republik Indonesia membingungkan tukang ojek di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau.

``Saya bingung menyaksikan ulah petinggi hukum di pusat. Saya menjadi bertanya-tanya bagaimana nasib rakyat kecil daerah di mata hukum,`` kata Buyung, pengojek di Tanjung Balai Karimun, Selasa.

Ia menonton tayangan sidang Mahkamah Konstitusi yang memperdengarkan rekaman pembicaraan hasil sadapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Buyung yang mangkal di depan hotel di Jalan Teuku Umar, menyatakan kian bingung ketika rekaman tersebut mengungkap nama-nama petinggi hukum yang berkomunikasi dengan keluarga tersangka koruptor berikut skenario untuk petinggi KPK.

``Saya jadi berpikir bahwa hukum itu ternyata bisa diatur sesuai selera. Sesuatu yang tidak ada bisa ada, atau yang benar dapat menjadi salah,`` ucapnya.

Dia tidak bisa membayangkan jika rakyat kecil yang tidak punya kekuatan untuk melawan secara hukum, diperlakukan demikian.

``Kepercayaan saya semakin hilang terhadap hukum akibat ulah oknum-oknumnya. Jika petinggi di pusat bisa bermain, bagaimana pula dengan bawahannya di daerah-daerah,`` katanya.

Hal yang sama diungkapkan John, pengojek, yang bahkan berpendapat sebaiknya masalah antara KPK dengan Polri itu sebaiknya tidak dipertontonkan di depan rakyat.

Di samping semakin menipiskan kepercayaan terhadap penegakan hukum, para koruptor tertawa ketika petinggi hukum bisa diatur sedemikian rupa, katanya.

``Sebagai rakyat kecil, kami hanya bisa jadi penonton. Namun dampak dari `dagelan` itu sangat luas, bahkan menjadi bahan tertawaan masyarakat, sementara koruptor ikut bersorak,`` katanya.

Dia berharap, orang-orang yang terlibat diusut tuntas sehingga kepercayaan masyarakat terhadap hukum pulih kembali.


Tontonan Warga

Sidang MK yang memperdengarkan rekaman pembicaraan Anggodo Widjojo, adik Anggoro Widjojo (buronan KPK) menjadi pembicaraan di kalangan warga di kedai-kedai kopi Tanjung Balai Karimun.

Warga banyak yang menonton penayangan langsung sidang MK di kedai-kedai kopi, di lobi hotel selain di rumah.

Beberapa warga berpendapat, perseteruan dua institusi penegak hukum itu hanya akan merugikan masyarakat Indonesia.

``Kepercayaan saya terhadap hukum semakin luntur setelah mendengarkan rekaman pembicaraan itu. Saya berharap ada tindak lanjut dari rekaman itu dengan memproses nama-nama yang terungkap,`` kata Firman.(*)

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009