Kemarin, anggaran COVID-19 untuk Pilkada hingga digitalisasi pers

Jakarta (ANTARA) - Beberapa peristiwa politik yang diberitakan pada Sabtu (11/7) yang masih menarik untuk dibaca kembali mulai dari KPK ungkap modus anggaran COVID-19 diselewengkan untuk Pilkada hingga permintaan Wapres KH Ma'ruf Amin soal digitalisasi pers dan penyiaran agar segera diwujudkan.

Berikut rangkuman beritanya:

1. Ketua KPK ungkap modus anggaran COVID-19 diselewengkan untuk pilkada

Jakarta (ANTARA) - Ketua KPK, Firli Bahuri, mengungkapkan modus anggaran penanganan COVID-19 diselewengkan untuk kepentingan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020.

"Penyalahgunaan juga bisa dilihat dari besar kecilnya permintaan anggaran penanganan COVID-19, di wilayah atau daerah yang ikut menyelenggarakan pilkada serentak," kata dia, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Baca selengkapnya di sini

2. KPU ingin kampus ikut sukseskan Pilkada Serentak 2020

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia ingin kampus berperan aktif dalam menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Menurut anggota KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, pilkada serentak yang tahapan pemungutan suaranya pada tanggal 9 Desember 2020 itu akan berjalan lancar jika seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) aktif mengambil peran dan tanggung jawab bersama.

Baca selengkapnya di sini

3. Wapres: Digitalisasi pers dan penyiaran harus segera diwujudkan

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan transformasi digital di sektor pers dan penyiaran harus segera diwujudkan sebagai bagian dari agenda besar pembangunan nasional untuk meningkatkan daya saing di tingkat global.

"Sebagai agenda besar pembangunan nasional, transformasi digital di sektor penyiaran dan pers perlu kita wujudkan. Salah satu prioritas dalam percepatan transformasi digital adalah digitalisasi di sektor penyiaran," kata Wapres saat menyampaikan sambutan dalam Penyerahan Anugerah Syiar Ramadhan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di Jakarta, Sabtu.

Baca selengkapnya di sini

4. Anggota DPR minta kasus COVID-19 di Secapa AD Bandung ditangani serius

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Teuku Riefky Harsya meminta kasus kluster COVID-19 yang "meledak" di Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat (Secapa AD) Bandung dan kemudian menyusul di Pusdik Polisi Militer AD Cimahi harus menjadi perhatian serius bagi semua pihak.

"Khususnya pihak/pejabat yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan di lingkungan TNI/TNI AD," kata Riefky melalui keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Baca selengkapnya di sini

5. Pandemik COVID-19, HNW dorong laksanakan UU Pesantren

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Hidayat Nur Wahid mendorong pemerintah, dalam kaitan ini Kementerian Agama untuk membantu dan melindungi pesantren sebagaimana diatur UU Nomor 18/2019 tentang Pesantren, terutama dalam menghadapi pandemik COVID-19.

"UU Pesantren dibuat dan diundangkan untuk membantu pesantren, baik yang tradisional, modern, mu'adalah, maupun yang memadukan antara ilmu agama dan umum," katanya, dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Baca selengkapnya di sini