Jakarta (ANTARA News) - Sebanyak 17 partai politik peserta Pemilu 2009 merapatkan barisan dengan membentuk Forum Persatuan Nasional (FPN) yang mempunyai kekuatan lebih dari 2.000 anggota DPRD provinsi, kota dan kabupaten, walaupun tidak mendapat kursi di DPR.

"Kami bertekad menjadi kekuatan politik penyeimbang menyuarakan aspirasi konstituennya. Ini merupakan kekuatan politik baru yang solid, karena seluruh ketua umum parpol duduk sebagai presidium FPN," kata Sekjen FPN Didik Supriyanto di Jakarta, Selasa.

Sebelumnya, rapat yang dihadiri ketua umum dan sekjen 17 parpol menyepakati memilih Ketua Umum DPP PPD (Partai Persatuan Daerah) Oesman Sapta sebagai Ketua Presidium dan Ketua Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) Didik Supriyanto sebagai Sekjen FPN.

Menurut Didik, pembentukan FPN di tingkat pusat akan segera diteruskan ke tingkat provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

"Kita sekarang melakukan inventarisasi anggota legislatif FPN," kata mantan anggota DPR dari Fraksi PDIP itu.

Menurut dia, FPN akan melakukan kajian intensif terkait sejumlah masalah yang berkembang menjadi isu nasional dan menjadi perhatian rakyat.

"Kita juga menyatukan langkah perjuangan di daerah sebagai kekuatan politik baru di mana dalam waktu dekat akan digelar Pilkada di sejumlah wilayah di Sulawesi dan Kalimantan," katanya.

Didik mengatakan, sebagai anggota koalisi pendukung SBY-Boediono, pihaknya mempunyai alasan untuk bersikap kritis terhadap pemerintah dengan mengawasi kinerja menteri baru dalam 100 hari kerjanya.

"Kekuatan riil politik kita 13 persen, tapi jika tidak terjadi penggembosan dan jual beli suara, jumlahnya berkisar 20 persen yang memberikan sumbangan berarti bagi tegaknya pemerintahan saat ini," imbuhnya.

Dia juga mengungkapkan FPN akan melakukan sejumlah pembahasan persiapan Pemilu 2014 termasuk UU Parpol dan Pemilu.

"Kita memperhatikan dengan serius upaya mereka yang mau menaikkan `Parliamentary Threshold` (ambang batas suara) menjadi 5 persen, walaupun hal itu sama sekali tidak berpengaruh terhadap penyederhanaan partai politik di parlemen," katanya.

Ia mengusulkan, seharusnya KPU tetap berpatokan pada electoral threshold yang ditetapkan 2,5 persen untuk anggota DPR sehingga suara 17 parpol yang jumlahnya suaranya 13 persen tidak direbut begitu saja oleh anggota DPR yang sekarang duduk tanpa berkeringat.

Sejumlah Ketua Umum Parpol yang hadir dalam rapat pleno tersebut diantaranya, Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) MS Kaban, Sekjen Partai damai Sejahtera (PDS) Ferry B Regar, Ketua Umum PPRN Amelia Yani.

Kemudian Sekjen Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Samuel Samson, Ketua Umum Partai Patriot Yapto Suryosumarno, Ketua Umum Partai Indonesia Baru Kartini Syahrir, Ketua Umum Partai Matahari Bangsa (PMB) Imam Adaruqutni.(*)

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009