Depkes Siapkan Model Pemulihan Krisis Akibat Bencana

Bandung (ANTARA News) - Departemen Kesehatan (Depkes) menyiapkan sebuah model penanganan bencana, khususnya pemulihan krisis akibat bencana setelah belajar dari pengalaman penanganan bencana yang terjadi di Indonesia.

"Untuk itu evaluasi total dari apa-apa yang sudah kami lakukan akan menjadi dasar bagi dokumentasi penanganan krisis kesehatan karena dampak bencana," kata Kepala Pusat Penanggulangan Krisis (PPK) Depkes dr Rustam S Pakaya, MPH di Bandung, Jawa Barat (Jabar).

Pada pertemuan "Evaluasi Dalam Upaya Tanggap Darurat dan Pemulihan Krisis Kesehatan Akibat Bencana" yang diikuti 100 peserta dari seluruh Indonesia, ia menegaskan bahwa dengan rencana itu, kritik menjadi amat penting dalam evaluasi.

"Ibaratnya `menelanjangi` diri sendiri untuk kemudian bisa memperbaiki apakah kerja yang sudah dilakukan dari aspek bantuan kesehatan sudah baik," katanya.

Dua bencana paling akhir yang terjadi di Jabar dan Sumatra Barat
(Sumbar), kata dia, dijadikan rujukan bahan evaluasi dengan memberikan kesempatan jajaran dinas kesehatan (Dinkes) dua provinsi itu untuk memaparkan bagaimana mereka melakukan penanganan krisis kesehatan di lapangan.

"Karena tujuannya untuk perbaikan, kritikan yang muncul hendaknya tidak ditanggapi dengan takut atau marah, namun harus arif demi tujuan perbaikan tersebut," katanya.

Ia menegaskan, hasil evaluasi akan dijadikan sebuah buku yang akan menjadi pedoman baku bagi jajaran Depkes, mulai dari pusat hingga unit terkecil di daerah, untuk bekerja sesuai mandatnya yakni membantu menyelamatkan korban.

Pada bagian lain, Rustam S Pakaya juga menekankan seluruh jajaran kesehatan agar tidak meremehkan sistem komunikasi.

"Bagaimana mengoperasikan telepon satelit dengan berbagai teknologi di dalamnya menjadi penting dalam penanganan bencana," katanya.

Ia kemudian merujuk pada gempa di Sumbar di mana hampir semua saluran komunikasi umum tidak bisa digunakan sehingga dibutuhkan komunikasi khusus seperti telepon satelit.

"Faktor optimalisasi sistem komunikasi ini harus menjadi perhatian khusus pula," katanya.

Karena itu, ia meminta selama pertemuan evaluasi ada sesi khusus pengenalan dan pembahasan bagaimana mengoperasikan telepon satelit.

Sementara itu, Ketua Panitia Evaluasi kegiatan itu dr Lucky Tjahjono, MKes melaporkan kegiatan itu berlangsng selama dua hari (2-3/11) dan diikuti lebih kurang 100 peserta.

Para peserta adalah pimpinan dan staf sembilan PPKB Regional dari DKIB Jakarta, Palembang, Medan, Semarang, Banjarmasin, Denpasar, Manado, Makassar, Surabaya, serta dua PPK Sub-Regional yakni Jayapura dan Padang.

Di samping itu juga unsur Dinkes di Jabar dan Sumbar, pimpinan rumah sakit daerah dan pihak terkait lain.

Selain itu, juga perwakilan dari tiga matra TNI yakni TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU serta dari Polri.(*)