Bustanul : Perlu Ada Insentif Bagi Riset Pertanian

Jakarta (ANTARA News) - Pengamat pertanian Bustanul Arifin mengatakan, perlu ada insentif bagi perusahaan yang mengembangkan riset teknologi pertanian khususnya bioteknologi dan pasca panen untuk memperkuat ketahanan pangan.

"Pemerintah perlu memberikan insentif bagi perusahaan yang mengembangkan riset tekologi pertanian seperti pengurangan pajak penghasilan, agar Indonesia tidak ketinggalan di bidang itu," katanya kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

Guru Besar Universitas Lampung itu menjelaskan, tenaga peneliti di Indonesia sudah cukup mampu untuk mengembangkan riset rekayasa genetik untuk memunculkan bibit unggul sejumlah komoditi pertanian serta teknologi pasca panen.

Selain itu, sejumlah hasil penelitian rekayasa genetik yang selama ini sudah ada, perlu diujicobakan kepada petani tanpa takut memunculkan pro dan kontra.

"Pemerintah tidak perlu takut akan resiko munculnya penolakan dari masyarakat karena pro dan kontra pasti ada. Tetapi kita harus terus mengejar teknologi baru untuk memperkuat ketahanan pangan," katanya.

Ia juga meminta Pemerintah mendayagunakan Komisi Keamanan Hayati Keamanan Pangan (KHKP) untuk membangun pengembangan bioteknologi di Indonesia. "Selama ini Komisi KHKP belum berjalan optimal," katanya.

Selain masalah insentif pajak itu, pada 100 hari Pemerintahan SBY-Boediono harus memberikan sinyal baik bagi terbukanya akses kredit untuk sektor pertanian baik skala kecil maupun skala besar.

"Pemerintahan sebelumnya sudah memutuskan ada skema Kredit Usaha Peternakan Sapi untuk menggenjot produksi daging dan susu, tetapi Skim kredit itu belum dilaksanakan, jadi tinggal dilaksanakan," katanya.

Ia menilai subsidi bunga bagi sektor pertanian masih diperlukan tetapi bukan kebutuhan mutlak karena yang dibutuhkan sekarang adalah kemudahan kredit.

"Usaha pertanian sekarang dianggap sudah mampu tanpa ada subsidi bunga kredit," katanya.

Selain dua hal tersebut Bustanul juga menyebutkan perlunya pengaturan tata ruang yang jelas antara sektor pertanian, pengairan, kehutanan dan infrastruktur seperti jalan, karena investor memerlukan kepastian aturan untuk menjamin iklim berusaha.

Ia menjelaskan, petani Indonesia adalah petani yang terbaik, namun kalah dalam sisi infrastruktur.Untuk itu Pemerintah Indonesia harus berani melakukan investasi secara besar-besaran di bidang infrastruktur seperti bendungan, irigasi, jalan, listrik, dan pelabuhan.

Ia berharap hasil National Summit atau Temu Nasional 2009 yang baru berakhir minggu lalu, akan memuat berbagai kebijakan tersebut sehingga pertanian Indonesia benar-benar didorong secara optimal untuk mendukung ketahanan pangan dan mengurangi impor komoditas pertanian seperti jagung, kedele dan daging sapi.(*)