BP2MI minta dukungan MPR-DPR berantas mafia penempatan PMI

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Ramdhani meminta dukungan MPR dan DPR dalam upaya memberantas praktik mafia penempatan pekerja migran ilegal asal Indonesia di luar negeri.

"Untuk memberantas mafia itu, saya yakin kami tidak sendiri karena ada Komisi IX DPR RI yang akan membantu melalui alokasi anggaran," kata Benny dalam diskusi Empat Pilar MPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

Benny mengatakan dalam memberantas praktik mafia Sindikasi Penempatan PMI nonprosedural, BP2MI sudah menjalin komunikasi dengan beberapa pihak termasuk Kemenlu, Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman dan Investasi, Kemenaker, BUMN, Polri, dan TNI.

Baca juga: BP2MI keluhkan sindikat pengiriman tenaga kerja ilegal

Menurut dia, selain kementerian dan lembaga, BP2MI juga sudah menjalin komunikasi dengan beberapa ormas keagamaan seperti PBNU, Muhammadiyah, PGI, dan Majelis Buddhayana Indonesia (MBI) untuk memerangi kejahatan pengiriman pekerja migran ilegal ke luar negeri.

"Ini tugas berat, BP2MI tidak bisa sendirian. Yang pasti, 'Bendera Merah Putih' tidak boleh berkibar lebih rendah di bawah posisi bendera-bendera perusahaan yang selama ini mengambil keuntungan secara ilegal," ujarnya.

Benny mengatakan BP2MI pada Hari Kemerdekaan RI, 17 Agustus 2020, akan membentuk Satgas Pemberantasan Sindikasi Penempatan PMI nonprosedural sebagai bentuk memerdekakan PMI dari praktik oknum sindikasi.

Baca juga: TNI-BP2MI siap kolaborasi perangi sindikasi penempatan TKI ilegal

Dia juga berjanji lembaganya akan membebaskan biaya penempatan PMI pada Agustus 2020 sebagai hadiah HUT Kemerdekaan RI.

"Pada Agustus mendatang, selain pembentukan Satgas Mafia, kami juga akan meluncurkan PMI bebas dari biaya penempatan, karena mereka selama ini terbebani praktik rente sehingga mereka harus membayar bunga sebesar 21 hingga 27 persen," ujarnya.

Dalam diskusi tersebut, Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid mendukung langkah BP2MI dalam memerangi sindikasi mafia pengiriman PMI ilegal tersebut.

Dia juga berharap Satgas yang dibentuk BP2MI itu nanti bisa diawasi Komisi IX DPR RI dan media massa agar kinerjanya terukur dan berhasil.

Baca juga: BP2MI siap bentuk satgas pemberantasan sindikasi pengiriman TKI ilegal

Namun, Jazilul juga menyarankan agar Benny Rhamdani hati-hati dan tidak terjebak dalam lingkaran para mafia tersebut.

"Yang perlu diingat, mereka sudah ada dari dulu sebelum Benny datang (jadi Kepala BP2MI). Jadi intinya kami dukung dan kasih kekuatan, tapi Benny jangan sampai terjebak," katanya.